Isu yang menyeret nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai penyebab banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera kembali menjadi sorotan. PAN menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki kaitan logis dengan kebijakan Zulkifli Hasan saat masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada 2009–2014.
Ketua DPW PAN Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Rizki Sadig, menyebut narasi tersebut sangat keliru. Menurutnya, selama menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan justru melakukan banyak reformasi penting dalam tata kelola hutan nasional.
“Pak Zul memperkuat transparansi perizinan, memperluas perhutanan sosial, dan menekan penebangan liar. Menyebut kebijakan beliau sebagai penyebab banjir jelas keliru,” kata Rizki, Kamis (4/12).
Ia menjelaskan bahwa pada era Presiden SBY, perizinan kehutanan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK, sehingga birokrasi lebih transparan dan praktik korupsi dapat ditekan. Selain itu, berbagai program pro-lingkungan digulirkan, seperti Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, KBR, Hutan Edukasi, hingga program One Ticket One Tree.
Rizki juga menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan. Menurut data BPS, rasio gini penguasaan lahan turut membaik dari 0,72 pada 2003 menjadi 0,68 pada 2013.
“Rekam jejak ini jelas. Banyak program yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Bahkan berbagai lembaga memberi apresiasi, termasuk Tokoh Perubahan Republika dan Bintang Jasa Mahaputra Adipradana,” ujarnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan sendiri turut menanggapi isu tersebut melalui sebuah podcast. Ia menilai tuduhan bahwa dirinya penyebab kerusakan lingkungan terlalu dilebih-lebihkan.
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” ujarnya.
“Jadi, nanti kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya,” imbuhnya.
Zulhas menjelaskan bahwa pembukaan lahan pada masa itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ia juga menyinggung tekanan regulasi luar negeri terkait komoditas Indonesia. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa tata ruang di daerah seperti Papua harus dikelola agar pembangunan dapat berjalan.
“Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh (digunakan),” tuturnya.
Isu mengenai dirinya kembali mencuat setelah warganet menyebarkan potongan video wawancara tahun 2013 antara Harrison Ford dan Zulkifli Hasan. Menanggapi hal ini, politisi PAN Ahmad Yohan menyebut video itu tidak berimbang dan telah dijadikan bahan fitnah.
“Tudingan itu tidak berdasar, hoaks, bahkan mengarah fitnah. Tidak relevan bahkan tidak masuk akal mengaitkan bencana banjir saat ini karena kebijakan beliau saat menjabat Menhut pada periode 2009–2014,” ujar Yohan.
Ia menambahkan bahwa pada masa jabatannya, Zulkifli Hasan justru menerbitkan moratorium izin pemanfaatan hutan yang berhasil menyelamatkan 64 juta hektare lahan dan menurunkan laju deforestasi dari 3,5 juta hektare per tahun menjadi sekitar 450 ribu hektare saja.
“Artinya, deforestasi tinggal 15 persen,” jelasnya.
Terkait video Harrison Ford, Yohan mengatakan, “Terlihat dari potongan video, Ford selalu memotong jawaban Pak Zulkifli, dan menyimpulkan pendapatnya sendiri, tanpa ada ruang yang luas bagi beliau untuk menjelaskan.”
PAN menduga isu yang menyudutkan Zulhas sengaja digulirkan untuk merusak citra politiknya sebagai Menko Pangan.
“Tudingan yang hoax ini disebar oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra politik Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan,” pungkas Yohan.
