MELIHAT INDONESIA, HONG KONG – YouTube telah memblokir akses ke video lagu protes di Hong Kong, beberapa hari setelah pengadilan setempat menyetujui perintah pelarangan lagu “Glory to Hong Kong”.
“Glory to Hong Kong” adalah lagu aksi protes anti-pemerintah pada 2019 .
Platform berbagi video tersebut mengatakan, bakal menghapus dan memblokir akses ke lebih dari 32 video YouTube, dari lagu yang dianggap “publikasi terlarang” berdasarkan perintah tersebut.
Video tersebut tidak bisa lagi diakses warga Hong Kong, Rabu (15/5/2024). Sebuah pesan bertuliskan “Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena perintah pengadilan” tertera pada layer video yang diblokir itu.
Dilasir Associated Press, pengadilan Hong Kong menyetujui permohonan pemerintah untuk melarang lagu tersebut karena, bisa digunakan untuk menghasut massa, terkait isu pemisahan dari Tiongkok.
“Kami kecewa dengan keputusan pengadilan tetapi kami mematuhi perintah penghapusannya dengan memblokir akses ke video yang terdaftar untuk pemirsa di Hong Kong,” tulis Alphabet Inc., pemilik YouTube, dalam sebuah pernyataan melalui email.
“Kami akan terus mempertimbangkan pilihan-pilihan kami untuk mengajukan banding, untuk meningkatkan akses terhadap informasi,” lanjut perusahaan tersebut.
Pihak Alphabet Inc. menambahkan, mereka mempunyai kekhawatiran mengenai dampak buruk larangan tersebut terhadap kebebasan berekspresi.
Bagi pengguna di Hong Kong, tautan ke 32 video itu juga tidak akan muncul di Google.
George Chen, dari kantor konsultan bisnis dan kebijakan, Asia Grup, mengatakan perlu diperhatikan betapa agresifnya otoritas Hong Kong dalam memerintahkan platform internet untuk menghapus lagu tersebut.
Chen, yang merupakan mantan kepala kebijakan publik untuk Tiongkok Raya di Meta (perusahaan yang menaungi Facebook dan Instagram), mengatakan, bahwa jika pemerintah mulai mengirimkan ratusan tautan ke platform tersebut untuk dihapus setiap hari, hal itu kemungkinan akan merusak kepercayaan investor terhadap Hong Kong.
“Hal ini akan merusak reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan terkemuka karena kita tahu betapa pentingnya aliran data dan informasi yang bebas bagi pusat keuangan,” katanya.
“Jadi pemerintah harus sangat berhati-hati dan mewaspadai beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan yang mungkin berdampak pada pemulihan ekonomi dan kepercayaan investor.”
Platform internet dan media sosial seperti YouTube biasanya memiliki kebijakan untuk permintaan penghapusan dari pemerintah.
“Glory to Hong Kong” sering dinyanyikan oleh para demonstran selama protes besar-besaran anti-pemerintah pada tahun 2019. Lagu tersebut kemudian secara keliru diputar sebagai lagu kebangsaan Hong Kong di acara olahraga internasional, bukannya “March of the Volunteers” lagu kebangsaan Tiongkok.
Media lokal Hong Kong melaporkan, sebelumnya, pihak berwenang sebelumnya menangkap beberapa warga yang memainkan lagu tersebut di depan umum dengan tuduhan pelanggaran lain, seperti memainkan alat musik di depan umum tanpa izin.
Para kritikus mengatakan pelarangan penyiaran atau distribusi lagu tersebut semakin mengurangi kebebasan berekspresi sejak Beijing melancarkan tindakan keras di bekas jajahan Inggris tersebut menyusul protes tahun 2019.
Mereka juga memperingatkan larangan tersebut mungkin mengganggu operasional perusahaan teknologi raksasa dan merugikan daya tarik kota tersebut sebagai pusat bisnis. (Tim)
