MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tengah menghadapi ujian besar menyusul dinamika internal partai yang semakin memanas. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah keterlibatan 19 kepala daerah PDIP dalam retret di Magelang, Jawa Tengah, yang disebut-sebut bertentangan dengan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah, akhirnya angkat bicara setelah sebelumnya partai memilih diam. Ia mengakui bahwa dirinya kini mendapat tugas khusus untuk menyampaikan sikap resmi partai kepada publik.
“Setelah hari ini mendapatkan penugasan resmi dari Ibu Ketua Umum, ke depan saya akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi ke publik sebagaimana mestinya,” ujar Basarah, Selasa (25/2).
Basarah bersama Ronny Talapessy kini dipercaya menjadi corong komunikasi partai. Sebelumnya, keduanya mengemban tugas sebagai Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri dan Reformasi Hukum Nasional.
Konsolidasi di Teuku Umar, Sikap Megawati Ditunggu
Meski telah diberi kewenangan sebagai juru bicara, Basarah menegaskan bahwa setiap pernyataan yang dikeluarkan tetap harus melalui persetujuan Ketua Umum.
“Tentu saja, sebelum menyampaikan sikap dan pandangan partai tersebut, saya akan berkoordinasi dan melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan,” tegasnya.
Seiring dengan itu, sejumlah elite DPP PDIP kembali mendatangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). Mereka yang hadir antara lain Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, dan Sukur Nababan.
Retret Kader di Magelang, Badai di Internal PDIP
Gelombang kontroversi bermula dari laporan bahwa 19 kepala daerah PDIP mengikuti retret di Magelang. Keputusan mereka bertolak belakang dengan arahan Megawati yang sebelumnya meminta para kader menunda keikutsertaan mereka.
Tak hanya itu, kehadiran Pramono Anung dalam retret tersebut semakin memperpanjang daftar pejabat PDIP yang bergabung. Sehari sebelumnya, 17 kepala daerah PDIP juga telah hadir dalam agenda yang kini menjadi polemik internal.
Pramono sendiri menegaskan bahwa keputusannya untuk hadir dalam retret merupakan bagian dari proses politik yang harus dihadapi secara bersama-sama.
“Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan, iya, inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama-sama. Dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang ini, ya,” ujar Pramono.
Dengan situasi yang semakin meruncing, publik kini menantikan langkah tegas dari Megawati dan jajaran DPP PDIP. Akankah ada sanksi bagi kader yang tak mengikuti arahan, ataukah PDIP akan mencari jalan tengah demi menjaga soliditas partai? Jawaban dari Teuku Umar masih dinanti. (**)
