Usulan agar iuran BPJS Kesehatan digratiskan sepenuhnya kembali mencuat. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menilai kebijakan ini dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pendataan peserta yang selama ini dinilai rumit.
Menurut Charles, sistem klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan masalah di lapangan. Mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terakomodasi.
Dengan skema pembiayaan penuh oleh negara, ia menilai akses layanan kesehatan bisa menjadi lebih merata sekaligus memangkas birokrasi yang berbelit.
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles dalam rapat kerja dengan Kementrian Kesehatan, Rabu, 15 April 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa kemampuan fiskal pemerintah dinilai cukup untuk menanggung beban tersebut. Charles bahkan membandingkannya dengan program lain yang menyerap anggaran besar.
“Mampu pak, program lain (MBG) mala dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat” kata Charles kepada Menkes, Budi Gunawan.
Charles menilai perdebatan terkait skema pembiayaan BPJS Kesehatan sebaiknya segera diakhiri dengan langkah konkret dari pemerintah.
“Jadi saya sarankan sekali lagi , daripada kita berdebat soal ini terus-menerus ini nggak selesai. Lebih baik pemerintah merencanakan kedepan, bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara” tegas dia.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat.
