JAKARTA — Keputusan mengejutkan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari kursi Wakil Presiden RI tak hanya menghentikan manuver politik di Senayan, tetapi juga memicu tuntutan baru dari masyarakat luas. Kini, publik di media sosial ramai-ramai menyoroti para anggota DPR RI dan mendesak agar dokumen pendidikan mereka turut diverifikasi secara terbuka.
Warganet menilai, transparansi pendidikan tidak boleh berhenti pada sosok pejabat eksekutif saja. Para wakil rakyat diminta tidak menerapkan standar ganda. Jika mereka bisa begitu vokal meragukan dan mengawasi ijazah seorang Wapres, maka mereka juga harus berani membuktikan keabsahan ijazah dan gelar akademiknya sendiri kepada publik.
Tantangan dari warganet ini mencuat tepat setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri resminya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Ironisnya, di hari yang sama, 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebenarnya sudah bersiap menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Lantaran Gibran telah lebih dulu menyatakan mundur, para pengusul HMP akhirnya membatalkan rapat paripurna tersebut karena dianggap kehilangan objek dan relevansi.
Meski proses hukum dan politik terhadap Gibran di DPR secara praktis terhenti, “api” transparansi yang terlanjur menyala kini berbalik arah. Tuntutan agar ijazah anggota dewan ikut diperiksa memang baru sebatas riuh di jagat maya dan belum berujung pada mekanisme resmi. Namun, desakan ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat menuntut akuntabilitas yang setara dari para wakilnya di parlemen.
