JAKARTA — Di tengah proses pencarian figur pendamping Presiden Prabowo Subianto pengganti Gibran Rakabuming Raka, teguran keras dilayangkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Lembaga legislatif tersebut diwanti-wanti agar tidak sekadar menjadi alat stempel formalitas dari kesepakatan para elite politik.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menegaskan bahwa tim verifikasi bentukan MPR harus bekerja secara objektif dalam menelaah berkas calon Wakil Presiden (Wapres), tanpa kompromi.
“Menurut saya, titik krusial dalam proses verifikasi ini adalah jangan sampai MPR hanya menjadi stempel formalitas dari kesepakatan politik elite,” kata Arifki, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, ada tiga lapis pemeriksaan yang mutlak harus dipenuhi oleh tim verifikasi. Ia mewanti-wanti agar proses ini berjalan transparan dan tidak memberikan karpet merah kepada figur titipan.
“Tim verifikasi harus benar-benar menguji tiga hal: legalitas calon, validitas dokumen, dan pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional. Tidak boleh ada standar ganda, apalagi perlakuan istimewa karena calon tersebut diusung oleh kekuatan politik tertentu,” ujarnya.
Arifki menekankan bahwa kursi RI-2 membutuhkan figur dengan kekuatan hukum yang solid, bukan sekadar mengisi kekosongan posisi.
“Proses ini bukan sekadar mencari siapa yang bisa menggantikan posisi Wakil Presiden, tetapi memastikan bahwa orang yang terpilih memiliki legitimasi hukum yang tidak bisa dipersoalkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti kebiasaan kompromi politik yang kerap menabrak aturan hukum.
“Jangan sampai calonnya sudah disepakati di ruang elite, tetapi persyaratan konstitusionalnya justru menjadi urusan belakangan. Hukum harus mendahului kompromi politik, bukan sebaliknya,” tutur Arifki.
Sebelumnya, MPR secara resmi telah mengumumkan pembentukan tim khusus untuk mengawal masuknya nama calon Wapres yang disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut tim ini akan berisi puluhan orang, meski belum merinci siapa saja anggota dan ketua yang memimpinnya.
“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
