YOGYAKARTA — Kerusuhan yang pecah usai demonstrasi Aliansi Jogja Memanggil pada 10 November 2026 kini merembet jauh ke ranah politik dan keamanan nasional. Aksi yang awalnya berlangsung damai sejak siang untuk menuntut penolakan militerisasi dan pengusutan pelanggaran HAM, mendadak berubah menjadi medan pertempuran di kawasan Gedung DPRD DIY, Malioboro, hingga Bundaran UGM pada malam hari.
Kepolisian dan sejumlah analis menangkap sinyal kuat adanya aktor intelektual yang mengendalikan pergerakan massa misterius tersebut. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo secara terang-terangan menyebut situasi ini sangat tidak wajar.
“Iya, pasti (terorganisir), karena kan jelas. Ini satu kondisi anomali. Anomali ini itu kondisi yang tidak terduga, jadi tanpa ada sebab, tanpa ada suatu gejala-gejala permasalahan, tiba-tiba kok meledak,” kata Langgeng, Rabu (11/11/2026).
Dalam insiden tersebut, sekitar 100 orang massa tak dikenal menyerang menggunakan petasan dan bom molotov. Aparat bergerak cepat mengamankan 154 orang beserta barang bukti berupa molotov, bensin, senjata tajam, hingga ketapel.
Namun, eskalasi mendadak ini memicu kecurigaan. Pengamat Selamat Ginting menilai kerusuhan ini bukan sekadar bentrok biasa, melainkan sengaja dikendalikan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan momentum gejolak politik nasional—khususnya di tengah panasnya isu penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit. Senada, Sosiolog Universitas Airlangga Prof. Bagong Suyanto menduga ada penyusupan provokator dari kelompok sipil horizontal, ormas, hingga preman untuk memperkeruh situasi.
Di sisi lain, represifitas penanganan demonstrasi juga menjadi sorotan tajam. Anggota Kompolnas Choirul Anam telah berkoordinasi dengan Propam Polda DIY untuk menindaklanjuti rekaman video kekerasan di lapangan. Hasilnya, Kabid Propam Polda DIY Kombes Satya Widhy Widharyadi mengonfirmasi bahwa 11 personel polisi tengah diperiksa terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik.
Lembaga HAM seperti Amnesty International Indonesia dan ELSAM turut melayangkan kritik keras. Mereka mengecam pengerahan kendaraan taktis dan gas air mata secara berlebihan di area kampus, serta mendesak agar dalang provokasi dan oknum aparat yang melakukan kekerasan diusut tuntas secara transparan.
