JAKARTA — Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan menyasar penghapusan persyaratan pendidikan formal atau ijazah paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Pihak pemohon menilai bahwa selembar ijazah formal tidak secara otomatis menentukan kapasitas kepemimpinan, integritas, maupun kecakapan seseorang dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” tulis permohonan yang teregistrasi di MK pada Kamis (12/11/2026).
Penerapan syarat ijazah dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu tersebut juga dipandang membatasi hak konstitusional warga negara. Lebih jauh, pemohon menilai aturan ini kerap memicu perdebatan politik berkepanjangan terkait keabsahan ijazah yang ujungnya justru berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan,” bunyi permohonan tersebut.
Sebagai perbandingan, pemohon menyoroti praktik ketatanegaraan di negara demokrasi besar lainnya, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan India, yang terbukti tidak mensyaratkan ijazah formal bagi calon presidennya.
“Persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden,” tulis pemohon memperkuat argumennya.
Diketahui, gugatan pengujian materiil yang terdaftar dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang diwakili kuasa hukumnya, Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat. Dalam petitumnya, pemohon meminta Majelis Hakim MK untuk mengabulkan seluruh permohonan dan menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
