JAKARTA — Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kebijakan moderasi pemerintah kian memanas. Koalisi masyarakat sipil yang digawangi SAFEnet dan Remotivi secara terbuka menantang Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk hadir dalam debat publik dan adu data pada Selasa, 17 November 2026 mendatang.
Tantangan ini dipicu oleh temuan dugaan represi digital secara sistematis terhadap suara-suara kritis warga, khususnya terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Melalui akun X resminya, @safenetvoice, SAFEnet mendesak transparansi kementerian. Berdasarkan pendokumentasian hingga 8 November 2026, tercatat ada 127 konten kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara yang dimoderasi atau dihapus. Mengejutkannya, 74 persen di antaranya (94 konten) diklaim dieksekusi atas permintaan resmi Komdigi.
Pembungkaman ini disebut sangat mencolok pada isu karhutla pertengahan Oktober lalu. Setidaknya 13 konten bernada kritik soal kabut asap terkena takedown atau pembatasan (geolock). Kasus paling disorot adalah penghapusan video investigasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di TikTok dalam waktu 16 jam, serta pembatasan unggahan figur publik seperti komedian Wendi Cagur hingga Bupati Siak Afni Zulkifli. Platform X dan Threads menjadi medan moderasi paling masif.
Merespons “serangan” dan tantangan adu data tersebut, Komdigi menyatakan tidak gentar. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan pihaknya siap membuka dan menyandingkan data internal pemerintah dengan temuan masyarakat sipil.
“Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja. Makanya kita coba untuk ketemu dialogis, itu akan lebih enak,” ujar Mediodecci, Jumat (13/11/2026).
Mediodecci juga kembali menepis keras stigma “tukang sensor” yang disematkan kepada lembaganya. Ia menjelaskan, kewenangan pemutusan akses secara sepihak oleh Komdigi hanya berlaku untuk judi online dan pornografi. Penindakan konten lainnya wajib melalui verifikasi dan rekomendasi instansi terkait, yang kemudian diproses ke platform digital melalui sistem kepatuhan SAMAN.
“Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri,” pungkasnya meredam polemik.
