BLORA — Pemerintah Kabupaten Blora memutar otak untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus mengorbankan dompet rakyat. Solusi cerdik yang diambil adalah merapikan data pertanahan dan perpajakan yang selama ini dinilai masih bocor dan belum terintegrasi maksimal.
Gebrakan ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penataan Administrasi Pertanahan antara Pemkab Blora dan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora di VIP Rumah Dinas Bupati, Kamis (12/11/2026).
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menegaskan bahwa untuk meningkatkan PAD—seperti dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)—pemerintah tidak melulu harus menaikkan tarif pajak. Kunci utamanya adalah sinkronisasi data riil di lapangan.
“Terima kasih kepada Kantor ATR/BPN Blora. Hari ini kita bersinergi untuk bekerja sama terkait pendataan, bagaimana kita meningkatkan PAD dari sektor ini, tetapi dengan tidak memberatkan masyarakat,” ungkap Bupati Arief.
Selain urusan pajak, Bupati Arief menyoroti masih banyaknya aset tanah milik Pemkab Blora yang belum bersertifikat dan berisiko memicu sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, integrasi Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) menjadi sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum.
“Melalui kerja sama ini, hal penting yang menjadi perhatian kita, yaitu inventarisasi tanah instansi pemerintah, percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemkab, integrasi data pertanahan dengan data PBB-P2 dan BPHTB, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Sugiyanto, menyambut positif langkah Pemkab Blora. Ia membeberkan bahwa BPN memiliki sembilan poin kerja sama yang siap dieksekusi bersama pemerintah daerah.
“Beberapa di antaranya sudah berjalan, termasuk PTSL, sertifikasi tanah, reforma agraria, dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Beberapa bentuk kerja sama lainnya juga dapat kita kembangkan dan laksanakan ke depan,” pungkas Sugiyanto.
