JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan peringatan tegas menjelang pemilihan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. PKS mendesak agar proses verifikasi berkas—terutama riwayat pendidikan dan keabsahan ijazah—dikuliti secara transparan agar tak ada lagi drama politik dan hukum di kemudian hari.
Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa partainya menolak keras terulangnya polemik surat keterangan (suket) pengganti ijazah maupun isu ijazah palsu yang kerap memicu kegaduhan nasional.
“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” kata Tifatul kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Untuk mencegah hal tersebut, Tifatul menyoroti peran vital tim verifikasi bentukan pimpinan MPR RI. Tim yang beranggotakan 36 orang ini memikul beban berat untuk memastikan validitas seluruh dokumen persyaratan, mulai dari ijazah pendidikan, kelengkapan administrasi, hingga rekam medis kesehatan calon. PKS sendiri mendapatkan alokasi masing-masing tiga kursi di dalam tim verifikasi dan tim ad hoc.
Lebih jauh, mantan Menteri Kominfo itu mengibaratkan fungsi tim verifikasi MPR ini layaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi palang pintu terakhir penentu nasib seorang calon.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” jelas Tifatul menekankan pentingnya legitimasi kuat bagi Wapres terpilih.
