MELIHAT INDONESIA, SEMARANG – Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah meminta adanya audit independen untuk membuktikan benar-tidaknya BBM Pertamax oplosan beredar di masyarakat.
Ketua LP2K Jateng, Abdun Mufid mengetahui bahwa PT Pertamina (Persero) sudah memberikan statmen bahwa Pertamax (Ron 92) yang dibeli masyarakat sudah sesuai standar, bukan oplosan Pertalite (Ron 90).
Mufid mengegaskan, klaim tidak adanya Pertamax oplosan yang sampai di masyarakat, tidak cukup hanya dengan omongan PT Pertamina. Apalagi bantahannya hanya berupa statmen, belum menunjukkan data.
Sisi lain, Dirjen Migas ESDM sampai saat ini belum mengumumkan ke publik hasil inspeksi atau pemeriksaan rutin terkait kualitas BBM produk Pertamina.
“Menurut saya harus ada kejelasan, terutama dengan melibatkan pihak independen untuk mengaudit, benar nggak produk yang dijual di masyarakat hari ini itu tidak ada oplosan,” ujar Mufid, Rabu (26/2/2025).
Sisi lain, LP2K mendorong agar Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dengan cakupan lebih luas, tidak hanya soal korupsi yang diduga dilakukan 4 pegawai Peetamina dan 3 orang swasta.
“Jadi tidak hanya korupsi, tapi juga menyelidiki apakah betul ada oplosan beredar di masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap duduk perkara kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga terkait tata kelola minyak mentah.
Dalam kasus ini, terdapat sembilan orang tersangka yang 8 di antaranya telah dilakukan penahanan. (*)
