MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Suara keadilan menggema dari gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ketika sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia (OCI) mendatangi kantor tersebut. Mereka datang bukan untuk sekadar bercerita, tetapi menuntut keadilan atas dugaan eksploitasi yang mereka alami selama bekerja di bawah naungan Taman Safari Indonesia (TSI).
Pertemuan itu disambut langsung oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Dalam pernyataannya, ia menyebut dugaan kekerasan yang dialami para pekerja bukan perkara sepele, bahkan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana berat.
“Banyak kekerasan, dan ada kemungkinan sejumlah tindak pidana lain terjadi di sana,” ujar Mugiyanto usai menerima para korban.
Tak hanya kekerasan fisik dan mental, aspek penting lain yang terungkap adalah soal hilangnya identitas para korban. Mereka disebut tidak memiliki dokumen resmi dan bahkan tidak tahu pasti asal-usulnya.
“Itu persoalan yang serius. Identitas adalah hak dasar setiap manusia. Tapi mereka bahkan tidak tahu siapa diri mereka sesungguhnya,” imbuhnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa isu ini bukan semata soal ketenagakerjaan, tapi telah merambah pada pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental.
Sebagai badan usaha, lanjut Mugiyanto, Taman Safari Indonesia seharusnya tunduk pada prinsip bisnis yang berlandaskan HAM. Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM sejak 2022.
“Prinsip-prinsip HAM itu wajib dipatuhi oleh setiap pelaku bisnis. Bukan hanya slogan,” tegasnya.
Menanggapi laporan tersebut, Kemenkumham berencana memanggil pihak manajemen TSI dalam waktu dekat guna meminta klarifikasi dan penjelasan resmi.
“Kami akan bergerak cepat. Dalam minggu-minggu ini rencananya akan kami panggil untuk dengar keterangannya,” kata Mugiyanto.
Sementara itu, Muhammad Sholeh, kuasa hukum para mantan pekerja sirkus tersebut, menyerukan pembentukan tim investigasi independen.
Ia mendorong sinergi antar kementerian, khususnya Kemenkumham dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), agar segera turun tangan.
“Tim pencari fakta harus segera dibentuk. Tidak bisa hanya satu pihak yang bekerja, ini lintas sektoral,” tegas Sholeh.
Menurut Sholeh, selama menjadi bagian dari sirkus OCI, para korban tidak hanya tidak digaji, tetapi juga mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi.
“Mereka tidak pernah menerima gaji, malah diperlakukan seperti budak,” kata Sholeh lantang.
Ia menyebut kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada pengawasan atau perlindungan dari otoritas terkait.
Tak hanya itu, para korban disebut tinggal dalam kondisi memprihatinkan, tidak mendapat pendidikan, akses kesehatan, ataupun perlindungan hukum.
“Kekerasan fisik, penghilangan hak, eksploitasi—itu semua bagian dari praktik modern perbudakan,” tambahnya.
Sholeh juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan ganti rugi kepada para korban.
“Harus ada kompensasi, ganti rugi. Itu bentuk pengakuan bahwa mereka memang telah dirugikan dan dilukai,” tegasnya.
Kasus ini membuka tabir gelap dunia hiburan yang selama ini hanya tampak gemerlap di atas panggung, namun menyimpan luka di balik layar.
Ia menambahkan bahwa langkah hukum pidana tidak bisa dikesampingkan, termasuk menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kita akan dorong ini masuk proses hukum. Bukan hanya teguran administratif, tapi juga pidana,” kata Sholeh.
Di sisi lain, LSM dan pegiat HAM turut menyuarakan dukungan terhadap para korban dan mendesak agar perlindungan segera diberikan.
Sorotan publik terhadap kasus ini terus meningkat, mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan sigap dalam menangani dugaan pelanggaran HAM.
Kini bola panas ada di tangan negara, yang dituntut untuk tidak lagi abai pada isu eksploitasi manusia yang bisa terjadi di tempat-tempat tak terduga.
Wajah sirkus yang selama ini identik dengan hiburan anak-anak kini retak oleh kesaksian menyayat hati dari para mantan pekerjanya.
Apakah ini awal dari keadilan yang selama ini tertunda? Atau hanya akan jadi cerita sesaat yang kembali tenggelam? Jawabannya masih menunggu keberanian pemerintah untuk bertindak tegas. (**)
