Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp43,07 miliar melalui program Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankab) Blora 2025 untuk mendukung pembangunan desa. Dana tersebut akan disalurkan kepada 136 desa dari total 271 desa di Blora.
“Anggaran sebesar Rp43,07 miliar itu, nantinya dibagikan kepada 136 desa dari total 271 desa di Kabupaten Blora. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp58,02 miliar,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati, di Blora, Minggu (14/9/2025).
Menurutnya, besar kecilnya alokasi ditentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara Dinas PMD hanya memfasilitasi penyaluran agar tepat sasaran. Tahun ini, bantuan difokuskan pada empat bidang utama: infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pariwisata.
Beberapa proyek sudah ditetapkan, di antaranya pembangunan jalan paving di Dukuh Kedungsumur, Desa Bacem, Kecamatan Banjarejo senilai Rp170 juta. Pendirian ruko pasar di Dukuh Ngebring, Desa Kacangan, Kecamatan Todanan senilai Rp150 juta. Pembangunan gedung Pos Kesehatan Desa (PKD) di Desa Jati, Kecamatan Jati senilai Rp200 juta. Serta program revitalisasi situs Wora Wari di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu senilai Rp600 juta.
“Tak berhenti pada penyaluran, pemerintah juga menekankan pentingnya monitoring. Petugas akan turun langsung mengecek kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sekaligus memastikan administrasi pertanggungjawaban lengkap,” ujar Yayuk.
Meski jumlahnya menurun, bantuan ini tetap disambut positif oleh masyarakat. Kepala Desa Jati, Supardi, menyebut alokasi Bankab 2025 untuk pembangunan PKD sangat penting guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Dengan anggaran sebesar Rp200 juta, kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Keberadaan PKD baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, terutama untuk kesehatan ibu dan anak,” kata Supardi.
Ia menambahkan, PKD baru akan dilengkapi fasilitas laboratorium sederhana untuk tes darah rutin serta tenaga kesehatan dari puskesmas.
“Sebelum adanya PKD baru, layanan kesehatan di Desa Jati berjalan kurang optimal karena keterbatasan gedung dan sarana penunjang,” ujarnya.
Menurut Supardi, pembangunan PKD juga penting untuk mendukung pendampingan seribu hari pertama kehidupan ibu hamil, menekan risiko tinggi kehamilan, hingga menurunkan angka stunting di wilayahnya.
