Pemerintah menegaskan sikap tegas dalam menjaga pengelolaan keuangan negara di tengah tekanan ekonomi yang masih tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tidak akan ada lagi toleransi bagi pejabat yang bekerja tidak profesional.
Ia mengungkapkan telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk menonaktifkan atau membebastugaskan birokrat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Kalau yang lama bilang saya enggak boleh non job kan, saya cek ke PANRB juga begitu. Tapi yang baru bilang boleh, presiden juga bilang kalau ada yang main-main non job,” tegas Purbaya di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah saat ini berada dalam kondisi “survival mode”, sehingga seluruh program harus diawasi secara ketat. Fokus utama diarahkan pada pengamanan penerimaan negara dan peningkatan efektivitas belanja agar tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita survival mode, semua program dimonitor dengan baik, itu survival mode seperti itu. Kita enggak boleh lagi memberikan ruang inefisiensi terjadi, di kita, pajak dan bea cukai kita rapihkan lagi jadi kita lihat kebocoran ruang sana sini,” paparnya.
Dari sisi kinerja fiskal, hingga akhir Maret 2026 pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong oleh sektor perpajakan yang mencatat pertumbuhan 20,7 persen secara tahunan.
Sementara itu, belanja negara meningkat 31,4 persen secara tahunan, dengan defisit APBN hingga triwulan I tetap terjaga di level 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
