Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali diterpa tuduhan sebagai pemilik PT Toba Pulp Lestari (TPL) di tengah memanasnya isu dugaan keterlibatan perusahaan tersebut dalam banjir besar di Sumatra. Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan TPL.
“Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari,” ujar Jodi. Ia menambahkan, “Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar.”
Jodi menegaskan bahwa Luhut selalu mematuhi aturan terkait transparansi, etika pemerintahan, dan potensi konflik kepentingan, serta siap diverifikasi kapan pun. Ia juga mengimbau publik untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi tidak terverifikasi.
“Kami mempersilakan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” katanya.
Isu soal TPL kembali membesar setelah unggahan Instagram Story anak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, viral. Ia menuding TPL sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan yang diduga memperburuk banjir di Sumatra Utara dan Aceh. Unggahan ini memicu kembali pembahasan mengenai rekam jejak TPL, perusahaan yang sejak masa PT Inti Indorayon Utama telah berulang kali disoroti karena isu lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat.
Di tengah polemik tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan pemerintah pusat menutup operasional TPL. Rekomendasi itu disampaikan melalui surat resmi yang akan dikirim dalam sepekan. Bobby menilai penindakan perlu dilakukan mengingat konflik agraria yang terus berlarut dan operasi TPL yang tersebar di 12 kabupaten.
Merespons berbagai tuduhan, TPL juga memberikan bantahan. Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden, menegaskan, “Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi.” Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan telah melalui penilaian HCV dan HCS serta sesuai RKU dan RKT yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, TPL menyatakan tetap membuka ruang dialog konstruktif dengan publik.
Struktur kepemilikan TPL yang kerap disorot juga kembali mencuat. Sejak berganti nama pada 2000–2001, kepemilikan perusahaan terus berubah, dengan laporan terbaru mencatat Allied Hill Limited berbasis Hong Kong menguasai 92,54 persen saham, dengan Joseph Oetomo sebagai ultimate beneficial owner. Perusahaan juga berulang kali membantah keterkaitannya dengan grup bisnis RGE maupun dengan Luhut.
Viralnya unggahan keluarga pejabat negara serta tekanan publik terkait dugaan deforestasi semakin memperkuat tuntutan agar pemerintah memperketat pengawasan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan, terlebih mengingat kawasan Danau Toba merupakan prioritas konservasi nasional. Hingga kini, perdebatan mengenai peran TPL dalam kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap banjir besar masih terus menjadi sorotan tajam masyarakat.
