Para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia berkumpul dalam Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah. Pertemuan tersebut digelar di Raffles Jakarta, Kamis (5/3/2026), dan dihadiri oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman.
Pertemuan tersebut menjadi forum penting bagi para kepala daerah untuk membahas sekaligus memfinalisasi rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional XVII APKASI 2026.
Dalam rapat tersebut, Dewan Pengurus APKASI menyepakati sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Penyerahan rekomendasi dilakukan oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi bersama jajaran pengurus kepada Mendagri yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Rapat Dewan Pengurus (RDP) I APKASI membahas sedikitnya 20 persoalan strategis yang dihadapi 416 kabupaten di seluruh Indonesia. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan menjadi 20 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI.
“Ada 20 rekomendasi, transfer keuangan daerah (TKD), tantangan fiskal kabupaten, beban anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menekan APBD, kewenangan dan manajemen ASN di daerah, hingga wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD,” Jelasnya Arief Rohman yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal APKASI.
Selain itu, APKASI juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih di seluruh 416 kabupaten.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan desa.
“Tantangan yang masih dihadapi daerah tertinggal, di antaranya keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mutu pelayanan dasar yang masih belum optimal.” ungkap Yandri.
Menurut Yandri, langkah strategis para kepala daerah sangat penting untuk memastikan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kemandirian desa di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa APKASI merupakan wadah strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Ia juga mendorong para bupati untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Mendagri turut mengingatkan agar pemerintah daerah lebih aktif mengembangkan potensi wilayah masing-masing, mulai dari sektor pertanian, pariwisata hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi daerah.
