Sorotan publik terhadap anggaran Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) di Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya dijawab oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi percepatan kerja lembaga yang masih baru.
BGN, kata Dadan, saat ini masih dalam tahap membangun sistem dan organisasi, sehingga belum memiliki kapasitas penuh untuk menangani kegiatan besar secara mandiri.
“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional.
Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, keterlibatan EO diperlukan untuk memastikan kegiatan berskala nasional berjalan profesional dan tepat waktu, mengingat kompleksitas pelaksanaan di lapangan.
“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.
Tak hanya soal teknis, penggunaan EO juga disebut membantu menjaga ketertiban administrasi dan transparansi anggaran.
“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” tambahnya.
Dadan menekankan, kegiatan yang melibatkan EO bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari strategi besar komunikasi publik dan peningkatan kualitas SDM di bidang gizi.
“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” terang Dadan.
Di tengah tuntutan program yang harus segera berjalan, ia menilai penggunaan EO menjadi solusi paling realistis dibanding membangun tim internal dari nol.
“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” tuturnya.
Meski menuai sorotan, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran tetap mengacu pada aturan dan terbuka untuk diawasi.
“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” imbuhnya.
