Isu anggaran teknologi informasi senilai Rp1,2 triliun untuk program Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) memicu sorotan publik.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan dan realisasi anggaran dilakukan secara transparan, diawasi ketat, serta berlandaskan regulasi yang berlaku.
Dadan menjelaskan, anggaran tersebut tidak digunakan secara tunggal, melainkan dialokasikan untuk dua komponen strategis.
Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan nilai sekitar Rp550 miliar yang mencakup berbagai modul penting untuk pengelolaan data dan pemantauan distribusi gizi nasional.
Kedua, penyediaan layanan managed service berbasis perangkat IoT senilai Rp199 miliar guna memastikan sistem berjalan secara real-time dan terintegrasi di lapangan.
Di tengah keraguan publik, BGN menekankan bahwa pemilihan Perum Peruri sebagai mitra strategis bukan tanpa alasan.
PERURI dinilai memiliki kapasitas sebagai perusahaan teknologi keamanan tinggi, sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019, serta berstatus GovTech Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.
Rekam jejaknya sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik dan pengelola sistem materai elektronik menjadi faktor kunci dalam menjaga kedaulatan data nasional.
Secara analitis, proyek ini mencerminkan langkah pemerintah dalam mempercepat transformasi digital sektor layanan publik, khususnya di bidang gizi.
Namun, besarnya nilai anggaran juga menuntut akuntabilitas tinggi, mengingat sensitivitas data yang dikelola dan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Transparansi dan pengawasan menjadi krusial untuk memastikan proyek tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga bebas dari potensi penyimpangan.
Menanggapi isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), BGN memastikan seluruh tahapan tetap berada dalam koridor hukum dan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Pemerintah menargetkan SIPGN dapat segera beroperasi optimal, sehingga distribusi gizi dapat dipantau secara akurat, tepat sasaran, dan berbasis data real-time di seluruh Indonesia.
