MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyoroti status Deddy Corbuzier sebagai Letkol Tituler dalam militer aktif.
Menurutnya, Deddy dapat dikenai sanksi disiplin militer atas pernyataannya yang mengomentari keluhan siswa terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasanuddin menjelaskan bahwa dalam aturan hukum disiplin militer, setiap prajurit, termasuk tituler, wajib menjaga norma, etika, serta kehormatan TNI.
“Prajurit tituler juga tunduk pada hukum disiplin militer, bahkan dapat dijerat hukum pidana militer jika terbukti melanggar,” ujar Hasanuddin pada Minggu, 26 Januari 2025, di Jakarta.
Ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi delapan kewajiban TNI, di antaranya bersikap ramah kepada rakyat serta menghindari perilaku yang menyakiti hati masyarakat.
Menurut Hasanuddin, pernyataan Deddy yang dianggap tidak sensitif terhadap keluhan siswa sudah termasuk pelanggaran disiplin.
“Hal ini dapat dikenai hukuman oleh atasan yang berwenang,” tambah pensiunan jenderal berbintang dua tersebut.
Kritik Deddy Memicu Polemik
Pada 17 Januari 2025, Deddy melalui akun media sosialnya menyampaikan kritik terhadap keluhan siswa tentang menu MBG. Ia menilai anak-anak seharusnya bersyukur mendapatkan makanan gratis.
Bahkan, Deddy menceritakan caranya mendidik anak, di mana ia tidak akan segan memberi hukuman jika anaknya mengeluhkan makanan.
Pernyataan ini memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah.
Ia menyebut komentar Deddy berpotensi menimbulkan kekerasan psikologis terhadap anak-anak.
“Anak-anak yang mendengar pernyataan seperti itu bisa merasa tertekan dan takut menyampaikan pendapat mereka,” kata Maryati pada Jumat, 24 Januari 2025.
Menurutnya, anak-anak perlu didukung untuk menyampaikan pendapat karena hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi program.
Ia berharap publik, termasuk influencer, lebih bijak dalam merespons masukan dari anak-anak.
“Kita seharusnya mendukung program seperti MBG dengan cara yang konstruktif,” tambah Maryati.
Evaluasi Program MBG
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas program MBG juga telah melakukan langkah evaluasi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya sedang menyurvei preferensi siswa terkait menu yang disediakan.
“Kami akan melakukan evaluasi rutin setiap bulan, bekerja sama dengan ahli gizi,” ungkapnya pada Senin, 20 Januari 2025.
Menurut Dadan, variasi menu dirancang untuk satu bulan dan akan disesuaikan berdasarkan masukan siswa. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program MBG tetap relevan dan diminati oleh para peserta.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto, yang mencanangkan program ini, terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaannya.
Maryati menambahkan bahwa langkah evaluasi dari pemerintah menunjukkan keterbukaan terhadap kritik yang membangun.
“Tidak perlu ada reaksi berlebihan. Masukan dari anak-anak adalah hal positif untuk perbaikan,” ujarnya.
Dengan berbagai polemik yang muncul, baik pemerintah maupun masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga fokus pada tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi generasi muda. (**)
