MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan akan mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara. Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan klaim adanya bukti-bukti kuat yang telah ia persiapkan.
Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapan. Ia mempertanyakan kebenaran tuduhan yang disampaikan oleh Hasto.
“Ah, masa ada?” ujar Prasetyo saat ditemui usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Namun, ia menambahkan bahwa jika tuduhan tersebut memang benar, Hasto dipersilakan untuk membongkar dugaan tersebut kepada publik. “Kalau memang ada, ya sampaikan saja,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Video Bukti Dugaan Korupsi
Pernyataan mengenai rencana Hasto untuk mengungkap dugaan korupsi ini awalnya disampaikan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. Guntur mengungkapkan bahwa Hasto telah menyiapkan sejumlah video yang diduga memuat bukti terkait kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.
“Mas Hasto sudah memilih beberapa video. Video ini tidak hanya menyebutkan nama, tetapi juga disertai bukti yang kuat,” ujar Guntur dalam unggahan di akun Instagram-nya, Jumat (27/12/2024).
Menurut Guntur, video-video tersebut akan membawa dampak besar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa rilis video tersebut akan mengejutkan publik dan mengubah pandangan masyarakat terkait pemberantasan korupsi.
Kasus yang Menjerat Hasto
Hasto sendiri saat ini berstatus sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan Harun Masiku. Kasus pertama adalah suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, sementara kasus kedua adalah perintangan penyidikan oleh KPK.
Dalam kasus PAW, Hasto disebut berperan mengendalikan Donny Tri Istiqomah, seorang advokat yang juga menjadi tersangka, untuk menyerahkan uang suap kepada komisioner KPU RI saat itu, Wahyu Setiawan.
Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku untuk menghancurkan barang bukti dan melarikan diri setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Komitmen pada Supremasi Hukum
Meskipun menghadapi kasus hukum, Hasto menegaskan komitmennya terhadap supremasi hukum dan proses demokrasi di Indonesia. Ia menyebut, apa yang ia alami merupakan risiko perjuangan dalam menegakkan demokrasi dan melawan kekuasaan yang otoriter.
“PIDP selalu menjunjung tinggi hukum. Saya sudah memahami risiko yang saya hadapi ketika memperjuangkan demokrasi dan melawan ketidakadilan,” ujarnya dalam sebuah video yang diterima media, Kamis (26/12/2024).
Hasto juga menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses tersebut. (**)
