MELIHAT INDONESIA, SEMARANG – Pakar politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman mengomentari penyidikan dugaan korupsi di Pemkot Semarang oleh KPK.
“Saya melihatnya, peristiwa hukum dengan peristiwa politik itu tidak bisa digeneralisir sebagai sebuah kebetulan,” ujar Wahid, Rabu (24/7/2024).
Dia menilai wajar jika memunculkan banyak tafsir karena penggeledahan KPK di beberapa lokasi di Semarang dilakukan jelang majunya petahana dalam pemilihan wali kota (Pilwakot) Semarang.
Padahal, Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu merupakan petahana yang sudah menyalakan mesin untuk berlaga di Pilwakot.
“Waktu penggeledahan yang sangat dekat (dengan Pilwakot) ini wajar kemudian muncul tafsir politik, muncul pertanyaan kenapa nggak diusut dari dulu,” katanya.
Menurut pengamatannya, penegakan korupsi di Indonesia berkelindan dengan kepentingan politis.
“Penegakan korupsi kadang, dan teramat banyak contohnya, memang terdapat dimensi politik,” ujar pakar politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahman.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPC PDIP, Supriyadi menilai penggeledahan KPK di Semarang merupakan upaya untuk menggembosi tingginya elektabilitas Hevearita selaku petahana.
Sementara Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengklaim penyidikan korupsi yang bersamaan dengan majunya petahana merupakan sebuah kebetulan semata. (bhq)
