Beranda » Seleb » Kontroversi Nikah Beda Agama Rizky Febian-Mahalini, Berikut Penjelasan Hukumnya

Kontroversi Nikah Beda Agama Rizky Febian-Mahalini, Berikut Penjelasan Hukumnya

Melihat Indonesia

MELIHAT INDONESIA – Rencana pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja menyulut pro dan kontra. Pasalnya, dua sejoli penyanyi tersebut diketahui menganut keyakinan yang berbeda. Rizky seorang muslim, sedang Mahalini yang berdarah Bali adalah penganut Hindu.

Belakangan kontroversi tersebut diluruskan. Ayah Rizky, komedian Entis Sustisna atau lebih dikenal dengan nama Sule, menyebut, kalau calon menantunya itu sudah direstui keluarganya untuk menjadi mualaf.

Meski bukan hal baru, pernikahan beda agama memang selalu memicu perdebatan di Indonesia. Bagi kalian yang berencana menikah beda agama, berikut peraturan mengenai kawin beda agama di Indonesia yang perlu diketahui.

Mengutip laman hukumonline.com , medio ’70-an, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Meski demikian, beleid ini belum jelas mengatur boleh atau tidaknya perkawinan beda agama.

Pasal 2 pada payung hukum tersebut memang sempat menyinggung agama dan kepercayaan individu yang melangsungkan perkawinan, tapi sebatas poin-poin berikut ini:

  1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, ada satu larangan yang tercantum dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yaitu:

“Perkawinan dilarang apabila antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.”

Dengan kata lain, ada kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama.

Awalnya tahun 1986 terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No. 1400K/PDT/1986 yang menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, dua individu yang sepakat menikah, berarti setuju bahwa perkawinan tersebut tidak dilangsungkan menurut agama Islam.

Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Jadi, Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan.

Namun perlu diperhatikan, sejak 17 Juli 2023 terbit Surat Edaran (SE) Ketua MA 2/2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan.

Artinya, SE inilah yang menjadi pedoman jika ada pasangan yang mengajukan perkawinan beda agama.

SE ini menjelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

  1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
  2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dengan demikian, menurut SE tersebut dampak pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan oleh Negara. Sebab jika diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan tersebut.

Meski begitu, terdapat berbagai pandangan mengenai perkawinan beda agama ini, mulai dari pertanyaan mengenai kekuatan mengikat SE MA, MA membuat aturan untuk diri sendiri, dan lain sebagainya. (tim)

Recent PostView All

Leave a Comment

Diterbitkan oleh PT. Gaspol Media Indonesia

Direktur: Rizky Kurniadi 

Pemimpin Redaksi : Roziki

Redaksi: Gita Timur, Fathurrahman, Mayda, Zashinta, Pangesti, Kiki, Nico 

Grafis: Immanullah, Wahyu 

Keuangan dan admin: Meyta, Yusrilia

Pemasaran dan Iklan: Nadiva, Krismonika

Kantor Pusat: Kagokan RT.01/RW.04, Gatak, Sukoharjo

Biro Jateng:  Jl Stonen Kavling 7A Kota Semarang

Telp: 0811313945

Email redaksi: redaksi@melihatindonesia.id 

Email iklan: iklan@melihatindonesia.id 

Copyright @ 2024 Melihat Indonesia. All Rights Reserved