113

MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan sistem kuota impor menuai kritik tajam dari kalangan ekonomi. Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyebut gagasan itu bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian nasional.

Menurut Andry, jika wacana tersebut tidak segera dikawal dengan regulasi ketat, Indonesia bisa membuka pintu selebar-lebarnya bagi gelombang produk asing yang siap membanjiri pasar dalam negeri.

“Kalau diterapkan tanpa kendali, ini bukan hanya soal kuota yang dihapus, tapi soal logika kebijakan yang ngawur. Kita bisa kewalahan melawan tsunami barang impor murah di tengah industri lokal yang sedang megap-megap,” tegas Andry di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Andry menyinggung bagaimana ekonomi global, khususnya tekanan dari Cina yang mengalami kelebihan produksi (overcapacity), telah menyusup ke pasar-pasar negara berkembang lewat produk-produk murah. Ia menyebut Indonesia selama ini belum cukup kuat untuk membendung banjir tersebut.

“Kita sudah remuk diserang barang murah dari luar. Bahkan yang ilegal pun masih mudah masuk. Kalau sekarang kita malah membuka pintu lebih lebar, habislah industri padat karya kita,” ujarnya.

Industri seperti tekstil, alas kaki, hingga elektronik ringan kini menghadapi tekanan berat dan mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Andry menegaskan, kebijakan pembukaan impor tanpa kontrol akan semakin memperburuk kondisi tersebut.

“PHK yang sudah berlangsung bisa jadi dua kali lipat. Lalu, apa yang terjadi jika masyarakat kehilangan penghasilan? Daya beli ambruk. Dan itu langsung meruntuhkan pilar ekonomi kita,” kata dia.

Lebih jauh, Andry menggambarkan efek domino yang berbahaya: turunnya konsumsi rumah tangga, jatuhnya produksi industri, mundurnya investasi, dan meningkatnya ketergantungan terhadap barang luar negeri. “Ini bukan perbaikan, ini krisis struktural yang makin nyata,” jelasnya.

Andry juga menyoroti bahwa pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan kurangnya sense of urgency terhadap kompleksitas masalah ekonomi. Menurutnya, arah kebijakan ekonomi pemerintah kini semakin membingungkan dan kontradiktif.

“Bagaimana kita bisa bicara soal swasembada, hilirisasi, dan ekonomi nasional kalau kita sendiri yang buka jalan buat produk asing masuk seenaknya?” katanya dengan nada geram.

Ia mengingatkan bahwa pembukaan impor tanpa filter akan mematikan semangat investasi dalam negeri. Investor akan berpikir ulang untuk membangun pabrik atau lini produksi di Indonesia jika produk impor jauh lebih murah dan bebas hambatan.

“Logikanya sederhana. Kalau barang luar negeri bisa masuk murah tanpa hambatan, kenapa harus repot bikin pabrik di Indonesia? Mereka ekspor saja dari negara asalnya, jauh lebih efisien,” ujar Andry.

Kondisi ini, lanjutnya, akan berdampak langsung pada defisit perdagangan. Ia mencatat bahwa surplus perdagangan Indonesia yang sempat tinggi kini terus menurun selama tiga tahun terakhir.

“Dari 54,5 miliar dolar AS di 2022, turun jadi 37 miliar di 2023, dan 31 miliar di 2024. Angka ini mengarah pada tren defisit. Dan kalau defisit ditambah impor liar, bersiaplah pada guncangan rupiah dan tekanan pada cadangan devisa,” katanya.

Ia juga menyebut kebijakan Trump yang menaikkan tarif ekspor Indonesia sebagai salah satu ancaman eksternal yang belum tertangani, justru diperparah dengan keputusan internal yang membahayakan stabilitas.

“Kalau ekspor kita dibatasi, dan impor dibuka bebas, kita jelas kalah di dua sisi. Ini bukan strategi, ini blunder,” ujarnya.

Andry mendesak agar kebijakan ini tidak dijalankan secara serampangan. Ia menekankan pentingnya regulasi yang selektif dan berpihak pada industri nasional, bukan tunduk pada tekanan global.

“Tanpa aturan tegas, kita sedang menuju kejatuhan ekonomi, bukan pemulihan. Rakyat yang paling dulu kena dampaknya,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa krisis kali ini bukan sekadar soal angka statistik, tapi menyangkut masa depan daya beli rakyat, lapangan kerja, dan nasib industri dalam negeri.

“Kita sedang main api. Kalau tak segera dilokalisir dengan regulasi ketat, kita akan menyaksikan kehancuran bertahap ekonomi nasional,” tutup Andry. (**)