Kementerian Keuangan mencatat pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp463,7 triliun hingga 31 Agustus 2025. Jumlah tersebut setara 59,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Agustus mencapai Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target Rp612,2 triliun.
“Ini di-breakdown dari pembiayaan utang sebesar Rp463 triliun dan pembiayaan non-utang minus Rp38 triliun,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (23/9).
Ia menambahkan, performa pasar domestik tetap terjaga, terutama pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN).
“Hingga lelang terakhir rata-rata bid to cover ratio tahun 2025 tercatat 3,03 untuk SUN (Surat Utang Negara) dan 3,15 untuk SBSN (Surat Berharga Syariah Negara),” jelasnya.
Thomas menegaskan, minat investor masih kuat meski pasar tengah bergejolak. Hal itu didukung status investment grade Indonesia. Imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun turun 70 basis poin secara year-to-date, sementara aliran modal asing masuk bersih di pasar SBN mencapai Rp42,61 triliun per 19 September 2025.
“Yield yang turun, spread yang menyempit, serta aliran modal asing yang masuk semua mendukung tercapainya pembiayaan dengan biaya utang yang lebih rendah dan efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan APBN 2025 sudah mengalami defisit Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB per Agustus 2025.
“Ini realisasi APBN sampai 31 Agustus 2025. Pendapatan negara Rp1.638,7 triliun. Itu 57 persen terhadap outlooknya,” katanya.
Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak Rp1.135 triliun, kepabeanan dan cukai Rp194,9 triliun, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp306,8 triliun. Di sisi lain, belanja negara tercatat Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari pagu anggaran, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.388,8 triliun dan transfer ke daerah Rp571,5 triliun.
