Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, secara blak-blakan mengakui sulitnya mendapatkan uang halal sebagai politikus maupun anggota DPR.
Secara pribadi, Arse mengaku tidak selalu berterus terang kepada keluarganya soal asal-usul uang yang ia dapatkan. Meski demikian, ia menegaskan selalu berusaha mencari rezeki dari cara yang benar.
“Jangankan di organisasi, di keluarga aja, saya pun ya enggak semuanya terus terang itu soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban,” kata Arse dalam diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (11/8).
“Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit, dalam mungkin kehidupan dunia. Tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab,” imbuhnya.
Arse menegaskan perilaku korup tak hanya terjadi di dunia politik. Menurutnya, praktik tersebut ada di hampir semua sektor kehidupan. Ia mengaku banyak belajar sejak menjadi aktivis organisasi di masa kuliah.
“Bahkan sejak mahasiswa itu, saya yang berasal dari aktivis selalu bilang, sejak kita menjadi mahasiswa yang aktif di intra-kampus maupun ekstra kampus, pertanggungjawaban keuangan itu enggak pernah beres itu,” ujarnya.
“Itu kita bawa sampai kita bekerja itu,” tambahnya.
Sebagai anggota DPR dua periode, Arse mengungkap sebagian besar dana yang ia gunakan untuk mencalonkan diri berasal dari bantuan berbagai pihak, bahkan ada yang berupa pinjaman.
“Ya selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah memikirkan modal pribadi karena modal tersebut bukan berasal dari dirinya. Setelah terpilih, fokusnya adalah mengembalikan pinjaman tersebut.
“Tapi kalau modal saya enggak lah. Saya fokus aja menjadi politisi, berusaha untuk baik,” tegasnya.
Karena itu, Arse mendukung usulan penambahan sumber pendanaan partai politik dari masyarakat, selain dari negara maupun korporasi. Ia menyebut metode ini sudah diterapkan di beberapa negara Eropa seperti Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris, dan Australia.
Menurutnya, bantuan keuangan publik di negara-negara tersebut bisa mencapai 30 hingga 60 persen. Namun, ia menilai perlu aturan yang menjamin akuntabilitas, termasuk sanksi tegas seperti larangan menjadi peserta pemilu seumur hidup jika melanggar batas tertentu.
“Maka saya sejak awal dengan isu pendanaan partai politik dari publik itu sangat mendukung ya. Dengan syarat kita pun, politisi itu mengubah pikiran dan tindakannya,” kata Arse.
“Kalau ini bisa kita lakukan ya maka, saya lebih senang. Kita akan lebih berpikir bagaimana kita mewujudkan tujuan negara, bagaimana kita mewujudkan aspirasi masyarakat soal duit sudah ada yang mikir kita fokus aja sebagai anggota DPR,” pungkasnya.
