Pemerintah mulai menindak tambang bermasalah di kawasan hutan lindung hingga cagar alam. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan evaluasi segera dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyebut pemetaan lokasi tambang sudah rampung dan tinggal dieksekusi dalam waktu dekat.
“Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena cuma dikasih waktu seminggu dan dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah. Totalnya ya nanti kita akan sampaikan berapa jumlah luasan yang akan dilakukan penyesuaian,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Evaluasi juga mencakup tambang yang belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maupun izin yang tidak bisa dikonversi.
“Termasuk adalah di wilayah hutan-hutan yang belum ada izin IPPKH-nya dan izin yang tidak dapat dikonversi,” terang Bahlil.
Sebelumnya, Prabowo menerima laporan adanya ratusan tambang ilegal di kawasan hutan dan memerintahkan penertiban segera.
“Saya juga perintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, IUP nggak jelas di hutan lindung, dan di hutan-hutan. Saya cek Menhut, Menhut ini oke juga ya. Dia belum kasih izin potong kayu,” kata Prabowo dalam Taklimat pada Rapat Kinerja Pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).
Prabowo menegaskan izin tambang bermasalah harus dicabut demi kepentingan negara.
“Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas cabut semua itu IUP-IUP. Kita nggak ada waktu untuk terlalu kasihan sekarang. Kita bela kepentingan nasional dan rakyat.
Kepentingan kawan, konco keluarga itu nomor berapa-berapa,” tegas Prabowo.
Ia juga meminta laporan cepat. Saat Bahlil meminta dua minggu, Prabowo memangkas menjadi satu minggu.
“Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya?” tanya Prabowo.
“Dua minggu,” jawab Bahlil.
“Enak aja dua minggu. 1 minggu!” pinta Prabowo yang kemudian disanggupi Bahlil.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah menertibkan tambang ilegal di kawasan hutan.
