MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Prabowo menilai hukuman yang hanya mencapai 6,5 tahun penjara tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang dilakukan.
Berbicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menyerukan agar hakim tidak memberikan hukuman ringan bagi pelaku korupsi besar.
“Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, semua unsur, terutama hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan. Jangan sampai rakyat bilang Prabowo enggak ngerti hukum,” ujarnya.
Kritik untuk Sistem Pemasyarakatan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung kondisi pemasyarakatan yang dinilai memberikan kemewahan kepada narapidana kelas atas. Ia menggambarkan kemungkinan narapidana menikmati fasilitas seperti AC, kulkas, hingga televisi di dalam sel.
“Rakyat di pinggir jalan ngerti. Rampok triliunan, vonisnya cuma beberapa tahun. Jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan perhatikan ini,” tegas Prabowo.
Tuntutan Naik Banding
Prabowo turut menantang Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera mengajukan banding atas vonis Harvey Moeis. Menurutnya, hukuman yang layak untuk koruptor dengan kerugian negara sebesar itu adalah 50 tahun penjara.
“Jaksa Agung, naik banding enggak? Naik banding ya. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira,” tambah Prabowo dengan nada tegas.
Harvey Moeis dan Kasus Rp 300 Triliun
Harvey Moeis dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Namun, besarnya kerugian negara dalam kasus ini, yang mencapai Rp 300 triliun, membuat vonis tersebut dinilai terlalu ringan.
Sikap tegas Presiden Prabowo menjadi sorotan publik di tengah upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara masif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. (**)
