Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang bagi berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk terlibat dalam penamaan halte dan stasiun transportasi publik. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui skema komersialisasi fasilitas publik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri perayaan Paskah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026).
Ia menekankan bahwa langkah ini dilakukan secara transparan dan telah berjalan di sejumlah halte.
“Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan, semua halte ada namanya. Karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi, bayar pajak kepada Pemerintah DKI Jakarta. Kami lakukan secara transparan,” ujar Pramono.
Menurutnya, sejumlah halte kini telah menggunakan nama merek sebagai bagian dari kerja sama sponsor. Ia bahkan menyebut partai politik juga diperbolehkan ikut serta selama memenuhi ketentuan pembayaran.
“Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja,” kata Pramono disambut gelak tawa.
Pramono menjelaskan, kebijakan ini menjadi salah satu cara menutup kekurangan anggaran setelah APBD DKI Jakarta mengalami pemotongan cukup besar. Meski demikian, ia memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga.
“Walaupun dipotong Rp 15 triliun, sebenarnya berat banget Pak Erwin, tetapi kami tidak kehilangan kualitas untuk membangun Jakarta,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana dari sponsor akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan penataan kota, termasuk revitalisasi ruang terbuka hijau serta pengembangan kawasan transportasi.
“Yang kami lakukan adalah membangun trust (kepercayaan). Maka kami tetap membangun Taman Bendera Pusaka yang di Barito yang dulu kumuh, sekarang Bapak Ibu sekalian boleh melihat Taman Barito sudah begitu berbeda, 24 jam buka. Sebentar lagi Taman Semanggi juga akan kami selesaikan, sekarang sudah mulai,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan melanjutkan pembenahan kawasan strategis seperti kawasan transit (TOD), Kota Tua, hingga Pasar Baru dan Glodok.
“Termasuk nanti TOD-TOD atau bangunan-bangunan di pemberhentian MRT juga akan kami sempurnakan. Nanti kami akan segera melakukan pembenahan di Kota Tua dan juga Pasar Baru, Glodok Pancoran, dan sebagainya. Dan pemerataan akan kami lakukan di semua wilayah,” tutur Pramono.
Pramono Buka Peluang Parpol Sponsori Nama Halte di Jakarta, Asal Bayar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang bagi berbagai pihak, termasuk partai politik, untuk terlibat dalam penamaan halte dan stasiun transportasi publik. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui skema komersialisasi fasilitas publik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri perayaan Paskah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026).
Ia menekankan bahwa langkah ini dilakukan secara transparan dan telah berjalan di sejumlah halte.
“Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan, semua halte ada namanya. Karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar retribusi, bayar pajak kepada Pemerintah DKI Jakarta. Kami lakukan secara transparan,” ujar Pramono.
Menurutnya, sejumlah halte kini telah menggunakan nama merek sebagai bagian dari kerja sama sponsor. Ia bahkan menyebut partai politik juga diperbolehkan ikut serta selama memenuhi ketentuan pembayaran.
“Ada halte namanya Nescafe, Teh Sosro, macam-macam semuanya siapa saja yang paling penting bayar. Bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayaran aja,” kata Pramono disambut gelak tawa.
Pramono menjelaskan, kebijakan ini menjadi salah satu cara menutup kekurangan anggaran setelah APBD DKI Jakarta mengalami pemotongan cukup besar. Meski demikian, ia memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga.
“Walaupun dipotong Rp 15 triliun, sebenarnya berat banget Pak Erwin, tetapi kami tidak kehilangan kualitas untuk membangun Jakarta,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana dari sponsor akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan penataan kota, termasuk revitalisasi ruang terbuka hijau serta pengembangan kawasan transportasi.
“Yang kami lakukan adalah membangun trust (kepercayaan). Maka kami tetap membangun Taman Bendera Pusaka yang di Barito yang dulu kumuh, sekarang Bapak Ibu sekalian boleh melihat Taman Barito sudah begitu berbeda, 24 jam buka. Sebentar lagi Taman Semanggi juga akan kami selesaikan, sekarang sudah mulai,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan melanjutkan pembenahan kawasan strategis seperti kawasan transit (TOD), Kota Tua, hingga Pasar Baru dan Glodok.
“Termasuk nanti TOD-TOD atau bangunan-bangunan di pemberhentian MRT juga akan kami sempurnakan. Nanti kami akan segera melakukan pembenahan di Kota Tua dan juga Pasar Baru, Glodok Pancoran, dan sebagainya. Dan pemerataan akan kami lakukan di semua wilayah,” tutur Pramono.
