MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi bagi pemenuhan gizi anak sekolah justru menuai masalah besar. Mulai dari menu yang tidak memenuhi standar, makanan basi, hingga kasus siswa keracunan, program ini kini mendapat sorotan tajam.
Lembaga Independen Akan Ambil Alih Pengawasan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengawasan kualitas MBG akan diserahkan kepada lembaga independen. Nantinya, lembaga tersebut akan melakukan akreditasi terhadap makanan yang diproduksi oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Bukan BGN yang menilai, tetapi lembaga independen yang akan melakukan akreditasi agar ada standar yang jelas,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/3/2025).
Menurutnya, akreditasi ini akan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: unggul, baik sekali, dan baik. Namun, akreditasi baru akan diterapkan setelah jumlah SPPG mencapai 2.000 titik.
Dapur Umum Bermasalah, Anak-Anak Jadi Korban
Sejumlah laporan dari berbagai daerah menunjukkan banyak SPPG tidak menjalankan prosedur yang seharusnya. Masalah paling mencolok adalah buruknya quality control (QC) makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), Sebastian Salang, mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama munculnya berbagai permasalahan di lapangan.
“Kasus keracunan yang terjadi pada siswa adalah bukti nyata bahwa QC di dapur umum tidak berjalan dengan baik,” tegas Sebastian.
Ia juga menyebutkan bahwa sejak awal, konsep program ini belum matang. Banyak dapur umum yang tidak siap menangani distribusi makanan dalam jumlah besar, sehingga risiko makanan basi dan tak layak konsumsi menjadi tinggi.
Program Dipaksakan, Evaluasi Harus Segera Dilakukan!
Sebastian menegaskan bahwa program MBG seharusnya sudah dipersiapkan dengan matang sebelum diluncurkan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya.
“Kalau memang belum siap, tidak ada salahnya untuk melakukan moratorium sementara. Jangan sampai uang negara dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang akhirnya malah merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bias data penerima manfaat, efektivitas model dapur umum, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika tidak segera dievaluasi, bukan tidak mungkin program ini justru menjadi beban negara tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah selanjutnya: apakah akan mempertahankan program dengan segala permasalahannya, atau berani mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki sistem dari akarnya? (**)
