Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera memperluas lapangan kerja yang layak dan aman di dalam negeri setelah terungkap kasus 110 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di perusahaan penipuan daring di Kamboja.
Menurut Puan, tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi membuat banyak masyarakat tergoda untuk mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi, meski berisiko besar terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan warganya terpaksa mencari nafkah dengan cara berisiko tinggi hanya karena terbatasnya peluang kerja di dalam negeri.
Puan menilai kasus ini menjadi sinyal bahaya bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan memperbaiki sistem penempatan tenaga kerja.
Ia menekankan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) harus dimulai sejak tahap pra-keberangkatan dengan memastikan calon pekerja mendapatkan informasi yang benar, pelatihan memadai, serta penempatan resmi yang terverifikasi.
Koordinasi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait juga harus diperkuat agar tidak ada lagi WNI yang berangkat tanpa izin resmi.
Ia mengusulkan pembentukan sistem peringatan dini (early warning system) bagi pekerja migran untuk mencegah pengiriman tenaga kerja non-prosedural.
Sistem ini bisa melibatkan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, aparat bandara, maskapai penerbangan, dan lembaga penegak hukum untuk memantau pergerakan mencurigakan menuju negara-negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos yang kerap menjadi pusat aktivitas penipuan daring dan kerja paksa.
Menurut Puan, lonjakan penerbangan ke negara-negara tanpa kerja sama resmi penempatan pekerja migran seharusnya menjadi peringatan dini bagi pemerintah.
Ia menilai perlu ada mekanisme deteksi di titik keberangkatan agar WNI tidak lagi diberangkatkan secara ilegal tanpa perlindungan negara.
Puan juga menyoroti pentingnya pemulihan menyeluruh bagi korban setelah mereka dipulangkan, termasuk pendampingan fisik, mental, serta akses ke pelatihan dan program pemberdayaan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dengan solusi konkret bagi para korban dan calon pekerja migran agar mereka tidak kembali ke situasi ekonomi yang memaksa.
Program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan penempatan kerja domestik yang berkeadilan harus menjadi prioritas.
Menurutnya, membuka peluang kerja dalam negeri yang manusiawi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya.
Kasus yang memicu perhatian publik ini bermula ketika 110 WNI yang bekerja di perusahaan online scam di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja, berusaha kabur hingga memicu kerusuhan.
Sebanyak 86 WNI ditahan oleh kepolisian setempat, sementara 11 orang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.
Empat orang di antaranya kini menjalani proses hukum karena diduga terlibat dalam kekerasan saat aksi pelarian berlangsung.
Saat ini, seluruh korban tengah berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk pendataan dan pemeriksaan oleh otoritas Kamboja.
