MELIHAT INDONESIA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar Muktamar ke VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus, dibatalkan.
Ketua PBNU Habib Umarsyah mengeklaim, banyak elemen masyarakat di Bali yang menolak pelaksanaan Muktamar PKB, karena dikhawatirkan menimbulkan gesekan.
Umarsyah mengeklaim, aspirasi ini berasal dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Balu, serta Pemuda Bali.
Menurutnya, berdasarkan aspirasi warga Bali itu, Muktamar PKB berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).
Di sisi lain, Raja-raja Bali atau Pelingsir Puri, menyatakan menolak kegiatan apel kesetiaan yang digelar oleh GP Ansor, badan otonom dari organisasi NU.
GP Ansor berencana mendatangkan 15.000 Banser dan pesilat Pagar Nusa, dalam Apel Kesetiaan PBNU tersebut.
Pelingsir Puri Agung Pemecutan Badung, Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, mengaku khawatir kedatangan ribuan Banser yang berseragam mirip militer akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan.
Selain itu, juga dikhawatirkan berpotesni menimbulkan gesekan dengan masyarakat lokal.
Sehingga, hal itu akan berdampak buruk bagi ekosistem pariwisata dan perekonomian di Bali, yang merupakan kawasan wisata internasional.
“Hal ini karena Bali adalah daerah kawasan wisata internasional yang akan menyebabkan ketidaknyamanan para turis dan menganggu aktivitas wisata dan masyarakat lokal, jadi terkesan Bali tidak aman” ucapnya, Jumat (23/8/2024). (*)
