Pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menuai sorotan warga dan mahasiswa. Kebijakan itu dipertanyakan di tengah kondisi efisiensi anggaran.
Muhammad Yusuf (30), driver ojol di Samarinda, menilai masih banyak infrastruktur yang lebih mendesak diperbaiki.
”Masa kondisi kayak gini beli mobil 8,5 (miliar). Itu kan mulai kemarin viral, selalu aku komenin di Facebook,” ujarnya kepada detikKalimantan, Selasa (24/2/2026).
Dana tersebut disebut untuk membeli SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang mumpuni untuk offroad. Dilansir dari detikOto, kemungkinan mobil dengan spesifikasi itu adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB bermesin 2.996 cc PHEV. Berdasarkan situs resmi Land Rover Indonesia, harga standar mobil tersebut Rp 7,43 miliar di Jakarta.
Yusuf meragukan ketangguhan mobil hybrid untuk medan rusak.
”Katanya biar bisa masuk daerah terpencil, tapi itu mobil hybrid. Jalan rusak kayak gitu, mobil Rp 8,5 miliar kayaknya enggak mungkin (kuat). Harusnya uang itu buat baikin jalannya saja,” katanya.
Maha Sakti Esa Jaya (26), mahasiswa pascasarjana Universitas Balikpapan, menilai pengadaan itu tidak tepat.
”Sekarang ini kita sedang dalam fase efisiensi anggaran. Ada pemangkasan di berbagai sumber mata anggaran, jadi harus tepat guna. Pembelanjaan mobil dinas Rp 8,5 miliar menurut saya tidak tepat di momen krusial seperti ini,” ucapnya.
Ia menegaskan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lebih prioritas. ”Pendidikan dan kesehatan itu prioritas dasar. Infrastruktur provinsi di beberapa daerah juga masih perlu perhatian,” katanya.
Maha juga menilai kendaraan premium tidak selalu sejalan dengan peningkatan kinerja.
”Medan Kaltim memang berat, jadi perlu kendaraan yang fungsional. Tapi bukan berarti harus kategori premium. Kalau tetap dipaksakan, malah seakan menunjukkan elitisisme pada Gubernur, dan menguatkan narasi bahwa Gubernur Kaltim sebagai orang yang feodal-birokratis dan elitis,” ucap Maha.
“Ya akhirnya rakyat Kaltim tahu pembangunan sudah berjalan. Setidaknya suspensi mobil gubernur sudah lebih siap daripada jalan yang dilaluinya. Semoga mobil Rp 8,5 miliar itu cukup tangguh melewati jalan berlubang yang belum sempat diperbaiki oleh anggarannya sendiri,” sambungnya.
Yusril Rosyid, mahasiswa UINSI Samarinda, menilai kebijakan itu berlebihan dan berpotensi memicu gejolak.
”Sebagai mahasiswa yang pernah aktif di organisasi legislatif, tentu kami melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Pengadaan ini menurut saya berlebihan dan tidak masuk akal, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung PMK Nomor 138 Tahun 2024 tentang pencegahan pemborosan anggaran.
”Tujuannya mencegah pemborosan, tapi yang terjadi hari ini malah sebaliknya. Bahkan bisa berimbas ke program unggulan gubernur seperti Gratispol,” katanya.
Polemik ini masih menjadi perbincangan hangat di Kaltim, dengan harapan pemerintah lebih bijak menentukan skala prioritas anggaran.
