MELIHAT INDONESIA – Pemerintah akan segera membelakukan kebijakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan mulai menerapkan cukai MBDK pada Semester II-2025 atau sekitar bulan Juni 2025.
Tujuan dari pengenaan cukai MBDK ialah untuk mengurangi konsumsi gula tambahan pada masyarakat yang menjadi penyebab utama penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas dan diabetes.
Oleh karenanya, DJBC melakukan berbagai studi banding ke negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan cukai MBDK.
Hal ini agar dapat menentukan secara tepat batasan objek yang dikenakan cukai, objek yang dibebaskan dari cukai, hingga pengawasan pelaksanaannya.
Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar DJBC, Akbar Harfianto, menyatakan hal ini dengan mempertimbangkan target cukai MBDK yang tercantum dalam UU APBN 2025.
Namun, Akbar menekankan bahwa pemerintah akan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli dalam menentukan skema tarif, termasuk ambang batas kadar gula dalam MBDK.
Akbar menyatakan bahwa secara teknis, peraturan dan aturan turunan telah disiapkan, sambil menunggu evaluasi daya beli masyarakat.
Akbar menekankan bahwa pengenaan cukai MBDK mulai Juni 2025 bertujuan utama untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara.
Ia menjelaskan, kebijakan ini didorong oleh tingginya angka penyakit tidak menular seperti diabetes, yang memerlukan intervensi fiskal.
“Jadi jangan disalahartikan negara butuh duit, tapi dilihat sebaliknya penyakit tidak menular tertinggi seperti apa, sebagai contoh diabetes dan sebagainya,” katanya.
Akbar memastikan bahwa tidak semua MBDK akan dikenakan cukai, karena akan ada ambang batas kadar gula yang ditetapkan.
Akbar menjelaskan bahwa dalam penetapan tarif, ada dua kondisi MBDK, yaitu on trade (kemasan dari pabrik) dan off trade (di gerai-gerai). (*)
