JAKARTA – Gabungan mahasiswa dari berbagai kampus mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2.0 di Gedung Joang ’45, Jakarta pada Rabu (22/11/2023). Puluhan mahasiswa ini tampak mengenakan baju warna hitam dan memegang jagung.
Deklarasi tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggar etik, sekaligus refleksi sembilan tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deklarasi dipimpin Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, Ketua BEM Unpad Haikal Febrian Syah, Sekjen SEMA Paramadina Afiq Naufal, Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor, dan mahasiswa UNNES Fajar Rahmat Sidik.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan, putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sama sekali tidak memberikan arti positif bagi masa depan generasi muda. Putusan yang melanggar etik tersebut menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
“Bagi kami, putusan MK kemarin tidak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi kami. la malahan membunuh kepercayaan kami akan terangnya masa depan republik ini,” kata Melki Sedek.
Menurutnya, politik dinasti yang ramai diperbincangkan pascaputusan MK merupakan ancaman nyata bagi anak miskin yang ingin menjadi pemimpin. Putusan yang mengandung conflict of interest itu berdampak pada regenerasi kepemimpinan di masa depan.
“Bangkitnya politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin,” lanjutnya.
Melki mengatakan, putusan MK yang akhirnya meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, hingga berbagai peristiwa yang terjadi menjelang Pemilu 2024 menjadi bukti bagaimana akhir dari sembilan tahun kepemimpinan Jokowi.
“Bagi kami, keluarnya putusan MK kemarin dan juga berbagai hal yang terjadi menjelang Pemilu 2024 ini adalah bukti bahwa akhir pemerintahan Pak Jokowi adalah akhir pemerintahan yang betul-betul tidak taat konstitusi dan tidak menegakkan demokrasi dengan baik,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua BEM KM UGM Gielbran menyamakan demokrasi Indonesia dengan jagung. Ia mengatakan, jagung tersebut menjadi simbolisasi bahwa demokrasi Indonesia yang baru seumur jagung pascaera reformasi 1998 dirusak dinasti politik dari pemerintahan yang saat ini berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan.
“Kerap ada simbolis bahwa seumur jagung itu usia dari demokrasi kita yang justru makin ke sini. Meskipun usia kami masih muda, usia demokrasi kita seumur jagung, justru dikebiri dan ditindas dan makin dimonopoli oleh oknum. Dan justru lupa untuk semakin menyuburkan demokrasi itu,” jelas Gielbran
