Polemik terkait dugaan keterkaitan politik di balik aksi kritik terhadap pemerintah kembali mendapat perhatian. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menilai perdebatan yang berkembang seharusnya difokuskan pada substansi persoalan, bukan pada upaya mengaitkan individu atau aktivis dengan kelompok politik tertentu.
Ganjar menanggapi tudingan yang dilontarkan aliansi mahasiswa BEM Bersatu terkait dugaan kedekatan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam tim pemenangannya pada Pilpres 2024.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Menurut Ganjar, pemerintah perlu memberikan respons yang terbuka terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap masukan publik seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan.
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” tegasnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga.
“Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” tuturnya.
Ganjar menilai pertanyaan mengenai latar belakang atau afiliasi politik seseorang kerap digunakan untuk mengalihkan perhatian dari substansi kritik yang disampaikan. Padahal, menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan pandangan secara terbuka.
Ia pun mengingatkan bahwa kualitas demokrasi dapat menurun apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok yang sejalan dengan pemerintah. Karena itu, ruang kritik dan partisipasi publik harus tetap dijaga sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kebijakan negara.
