Kontroversi terkait dugaan keterlibatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Tuduhan yang disampaikan kelompok BEM Bersatu memicu respons dari PDIP serta sejumlah perguruan tinggi yang namanya ikut disebut dalam kegiatan organisasi tersebut.
Polemik bermula dari konferensi pers BEM Bersatu yang digelar di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026). Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menuding mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, sebagai salah satu sosok yang berperan dalam aksi penolakan MBG.
Rahmat mengaitkan Tiyo dengan jaringan politik tertentu berdasarkan dugaan kepemilikan kendaraan yang digunakannya.
Ia juga menyoroti kehadiran sejumlah tokoh publik dalam forum yang disebut berkaitan dengan gerakan penolakan MBG. Berdasarkan temuannya, BEM Bersatu menilai gerakan mahasiswa mulai rentan terhadap intervensi kepentingan politik praktis.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegas Rahmat.
Tudingan tersebut langsung dibantah oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Ia menegaskan partainya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa maupun upaya pengorganisasian massa.
“Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (17/6/2026).
Said juga menilai dugaan yang mengaitkan kepemilikan kendaraan hingga hubungan keluarga tertentu dengan PDIP tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, mahasiswa merupakan kelompok independen yang tidak bisa begitu saja digerakkan oleh partai politik.
Senada dengan itu, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar. Ia mengkritik metode pengaitan sejumlah nama dan hubungan keluarga yang digunakan sebagai dasar tudingan, serta menegaskan PDIP tidak pernah menugaskan kadernya untuk terlibat dalam teknis gerakan mahasiswa.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah kampus yang namanya dicantumkan dalam daftar hadir atau disebut dalam forum BEM Bersatu turut mengeluarkan klarifikasi.
BEM Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), serta pihak Universitas Nasional (UNAS) menegaskan individu yang hadir dalam forum tersebut bukan perwakilan resmi organisasi kemahasiswaan mereka.
Klarifikasi juga datang dari Aliansi Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) yang mempersoalkan adanya pihak yang mengaku mewakili organisasi mahasiswa kampus dalam kegiatan BEM Bersatu. Mereka meminta dilakukan penelusuran dan klarifikasi untuk menjaga nama baik institusi serta marwah gerakan mahasiswa.
