MELIHAT INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, untuk melakukan kaji ulang desain IKN.
Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025).
Basuki menjelaskan bahwa kajian ulang akan dilakukan terhadap desain yang telah ditetapkan Kementerian PUPR sebelumnya.
Lalu, bagaimana nasib IKN ke depan?
Basuki memaparkan lebih lanjut, pada periode 2022-2024, pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk pembangunan IKN.
Meliputi proyek jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid, basilika, hingga gereja.
Untuk tahap kedua, kata Basuki, Prabowo Subianto menargetkan IKN sudah menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 mendatang.
“Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik,” ucapnya.
Oleh karenanya, ia ditugasi untuk mereview ulang dan menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif.
“Untuk yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR basic design-nya, beliau minta di-review lagi,” kata Basuki.
Basuki menegaskan, Otoritas IKN akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mengkaji ulang desain IKN dan membentuk tim khusus yang akan menerima perintah langsung dari Prabowo.
Terkait anggaran keberlanjutan pembangunan IKN, kata Basuki, Prabowo disebut akan Prabowo disebut mengucurkan dana Rp48,8 triliun dari APBN, selama 5 tahun ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa penyesuaian desain berkaitan dengan anggaran, di mana Prabowo menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan.
AHY mengatakan, Otorita IKN dan stakeholder terkai akan melakukan review dan penyesuaian teknis, sehingga pembangunan bisa dilanjutkan sesuai target. (*)
