MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memangkas anggaran kementerian secara besar-besaran pada 2025. Keputusan ini bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan upaya untuk menyelamatkan keuangan negara dari pengeluaran yang dinilai tidak perlu dan rawan penyelewengan.
Dalam pidatonya di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Prabowo dengan lantang menyampaikan alasan di balik kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa penghematan ini dilakukan demi kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi.
“Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang jadi alasan untuk mencuri itu dihentikan, dibersihkan,” ujar Prabowo, Senin (10/2).
Namun, langkah berani Prabowo ini tak berjalan mulus. Ia mengungkapkan bahwa ada pihak yang menentangnya, pihak yang merasa berkuasa dan seolah kebal hukum.
“Ada yang melawan saya. Dalam birokrasi ada yang merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil,” tegasnya.
Prabowo menekankan bahwa niatnya hanya satu: memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“Saya mau hemat uang untuk rakyat, untuk memberikan makan anak-anak, rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga senilai Rp 306,7 triliun. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo tidak main-main dalam menertibkan anggaran negara. Namun, pertanyaannya kini, seberapa besar perlawanan dari para ‘raja kecil’ yang merasa terancam oleh kebijakan ini? (**)
