Aliran dana besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya diungkap ke publik. Anggaran yang mencapai Rp 1 triliun per hari disebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
“Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp 1 triliun per hari,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Sony menjelaskan, dana tersebut terserap untuk berbagai kebutuhan, mulai dari tenaga kerja hingga pengadaan bahan pangan.
“Sekitar Rp 117 miliar diserap oleh 1,8 juta pekerja, terutama kelompok miskin ekstrem, dan lebih dari Rp 600 miliar diserap oleh pedagang beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah,” sambungnya.
Ia juga meluruskan anggapan terkait insentif Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, dana itu bukan keuntungan, melainkan bagian dari investasi sosial yang akan kembali ke masyarakat.
“Sebanyak Rp 117 miliar per hari diserap oleh 1,8 juta relawan yang terlibat menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG,” ujar Sony.
Lebih jauh, Sony menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan rantai pasok agar tidak mengganggu kebutuhan pasar tradisional. Ia mengingatkan agar distribusi bahan pangan tidak memicu persaingan dengan kebutuhan rumah tangga.
“Pemerintah daerah harus mulai serius dan berkonsentrasi bagaimana menyiapkan rantai pasok. Jangan sampai kebutuhan SPPG dipenuhi dari pasar tradisional, karena tempat itu puluhan tahun digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga,” kata Sony.
“Jangan sampai buncis, kacang panjang, telur, itu di pasar tradisional rebutan antara emak-emak, ibu-ibu rumah tangga dengan kepala SPPG,” lanjutnya.
Program MBG juga disebut mulai memicu perubahan dalam model usaha masyarakat. Sejumlah tempat seperti showroom mobil, hotel kecil, ruko, hingga gedung olahraga kini mulai dialihfungsikan menjadi SPPG.
“Ada showroom mobil, hotel-hotel kecil, rumah kantor (ruko), gedung olahraga (yang beralih menjadi SPPG). Ini artinya merupakan satu fenomena, adanya perubahan model usaha,” ucap Sony.
Dalam mekanismenya, sekitar 70 persen dana digunakan untuk bahan baku dan langsung disalurkan ke Virtual Account (VA) SPPG tanpa melalui kementerian maupun pemerintah daerah. Skema ini diklaim untuk menjaga transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dengan aliran dana yang langsung menyasar masyarakat, program MBG diharapkan mampu memperkuat ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan gizi secara merata.
