Aparat Bareskrim Polri mengungkap kasus penyelundupan komoditas pangan ilegal di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam operasi tersebut, petugas menyita puluhan ton bawang dan cabai kering impor dari berbagai negara.
“Total komoditas pangan hasil impor ilegal yang ditemukan sejumlah 23.146 kg atau 23,146 ton,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Jumat (17/4/2026).
Pengungkapan ini dilakukan oleh Satgas Gakkum Penyelundupan Dittipideksus Bareskrim Polri setelah menggerebek dua gudang di Kota Pontianak pada Senin (13/4). Dari hasil penggeledahan, ditemukan berbagai jenis bawang dan cabai kering dengan total mencapai 23,1 ton.
Rinciannya meliputi bawang merah dari Thailand, bawang putih dan cabai kering dari China, serta bawang bombai dari Belanda. Komoditas tersebut ditemukan dalam ratusan karung dengan berat bervariasi.
Gudang pertama berada di Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan, dengan temuan sekitar 10,35 ton bawang. Sementara di lokasi kedua di kawasan Pontianak Square, petugas menyita 12,79 ton komoditas serupa.
Ade Safri menyebut, barang ilegal tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur darat dari negara tetangga.
“Penyelundupan atau impor ilegal komoditas pangan tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui negara Malaysia,” ungkapnya.
Saat ini, polisi telah memasang garis polisi di kedua lokasi dan tengah memburu pemasok utama barang tersebut.
“Para pemilik toko atau barang membeli komoditi pangan hasil impor ilegal dari layer di atasnya yang saat ini sedang diburu keberadaannya,” tegas Ade Safri.
Selain itu, Satgas juga memantau tiga lokasi lain di Kalimantan Barat yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang serupa. Barang bukti sementara dititipkan di gudang Perum Bulog Pontianak.
Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyelundupan yang merugikan negara.
“Pekerjaan kita masih berat, perjalanan mash panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi, Panglima TNI-Kapolri-Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya untuk menghentikan penyelundupan, gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Kejagung, Jumat (10/4).
Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menindak praktik ilegal tersebut demi menjaga kepentingan negara.
