MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Seiring berjalannya pemerintahan baru, perbincangan mengenai evaluasi kinerja kabinet mulai mencuat. PDI Perjuangan (PDI-P), sebagai partai oposisi, menyoroti jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama. Salah satu isu yang mencuat adalah kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle guna memastikan efektivitas kerja para menteri.
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan pertama pemerintahan, ada indikasi bahwa beberapa menteri belum mampu menyesuaikan diri dengan ritme kepemimpinan Prabowo. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi pemicu utama bagi presiden untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap komposisi kabinetnya.
“Sejatinya, 100 hari pertama adalah waktu yang cukup bagi seorang presiden untuk menilai kinerja jajaran menterinya. Namun, jika melihat dinamika yang berkembang, saya memperkirakan reshuffle bisa terjadi dalam tiga atau empat bulan mendatang,” ujar Said kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).
Evaluasi Kinerja Menteri
Menurut Said, ada sejumlah menteri yang dinilai belum mampu mengimbangi visi dan misi pemerintahan. Bahkan, ada beberapa di antaranya yang mengeluarkan kebijakan yang justru menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Hal ini, katanya, bisa menjadi alasan kuat bagi presiden untuk melakukan perombakan.
“Beberapa kebijakan yang muncul justru membuat presiden harus turun tangan sendiri. Ini tentu menjadi tantangan bagi kabinet saat ini. Jika ada yang tidak mampu menyesuaikan dengan arah kebijakan presiden, maka reshuffle menjadi keniscayaan,” tambahnya.
Sejumlah pengamat politik juga menilai bahwa reshuffle dalam waktu dekat adalah langkah strategis untuk mempercepat implementasi program pemerintahan. Apalagi, Prabowo memiliki target besar melalui Asta Cita yang menuntut koordinasi cepat dan tepat antara para menterinya.
Sinyal Tegas dari Presiden
Sinyal reshuffle semakin kuat setelah Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa ia tidak akan segan menyingkirkan siapa pun yang tidak bekerja optimal. Dalam pidatonya di peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah yang utama.
“Saya ingin menegakkan kepentingan bangsa dan rakyat. Tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat, saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” tegasnya.
Pernyataan ini pun langsung menimbulkan spekulasi bahwa evaluasi kabinet sudah mulai dilakukan secara internal. Sejumlah menteri pun mulai bersiap menghadapi kemungkinan pergantian.
Respon Para Menteri
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, yang sudah malang melintang di berbagai pemerintahan, menyatakan dirinya siap menerima keputusan apapun dari presiden. “Saya ini batur (pembantu), jadi terserah Bapak Presiden,” katanya singkat.
Sementara itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya daripada terpengaruh oleh isu reshuffle. “Tugas saya memastikan pertahanan negara berjalan baik sesuai visi presiden,” ujarnya.
Menakar Kemungkinan Reshuffle
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, reshuffle kabinet bukanlah hal yang asing. Bahkan, kerap kali perombakan dilakukan untuk menyesuaikan dengan tantangan baru yang dihadapi pemerintah. Pada pemerintahan sebelumnya, reshuffle juga dilakukan lebih dari sekali demi mencapai kinerja yang lebih optimal.
Jika Prabowo benar-benar melakukan reshuffle dalam waktu dekat, hal ini menandakan bahwa presiden ingin memastikan semua kementerian berjalan sesuai arahan dan tidak ada lagi hambatan dalam pelaksanaan program strategis.
Namun, pertanyaannya, siapa saja yang akan terkena reshuffle? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas politik pemerintahan? Semua itu masih menjadi tanda tanya yang akan terjawab dalam beberapa bulan ke depan. (**)
