MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas membantah isu pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Menurutnya, kabar yang beredar itu tidak berdasar dan menyesatkan.
“Narasi soal gaji ASN dipotong itu tidak benar,” ujar Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. Pernyataan ini dikutip dari tim media kepresidenan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu operasional pemerintahan. Justru, dana yang dipangkas dialihkan ke sektor yang lebih krusial, seperti penyediaan pupuk bagi petani dan perbaikan sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menilai banyak pengeluaran negara yang tidak esensial, sehingga perlu dipangkas. Salah satu contohnya adalah perjalanan dinas ke luar negeri yang dinilai membebani anggaran tanpa hasil nyata bagi rakyat.
“Kunker ke luar negeri, seminar, FGD, diskusi panjang, itu yang harus dikurangi. Apa yang mau didiskusikan? Yang rakyat butuhkan adalah solusi nyata. Mereka butuh pupuk, bibit unggul, dan sekolah yang layak. Kita tidak butuh seminar lagi,” tegasnya.
Prabowo menyebut bahwa pemangkasan anggaran mencapai sekitar Rp 300 triliun. Namun, ia memastikan langkah ini tidak akan menyentuh program-program vital, terutama di bidang pendidikan yang menjadi prioritas nasional.
Langkah ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun demi optimalisasi belanja negara.
Namun, dampak dari pemangkasan ini mulai terasa di beberapa sektor. Beberapa kementerian dan lembaga, seperti Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer mereka.
Menanggapi polemik yang muncul, Prabowo segera meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian ulang terkait besaran pemangkasan di tiap kementerian dan lembaga. Evaluasi tersebut dilakukan agar tidak mengganggu stabilitas sektor-sektor strategis.
Kementerian Keuangan kemudian melakukan penyusunan ulang dan menggelar pembahasan bersama para menteri serta kepala lembaga pada Selasa, 11 Februari 2025. Setelah revisi tersebut, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan mengajukan hasil rekonstruksi anggaran mereka ke DPR untuk mendapatkan persetujuan resmi.
Akibat dari rekonstruksi ini, beberapa kementerian dan lembaga mengalami perubahan target pemangkasan. Ada yang tetap, ada yang dikurangi, bahkan ada yang sebelumnya tidak terdampak pemangkasan namun akhirnya ikut terdampak. Salah satu contohnya adalah Kementerian PPN/Bappenas yang awalnya direncanakan mengalami pemotongan Rp 1,07 triliun.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pemangkasan anggaran semata, melainkan strategi untuk memastikan setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. “Kita harus memastikan bahwa anggaran negara benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan yang tidak jelas,” tutupnya. (**)
