MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Instruksi tegas Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menghambat perjalanan para kepala daerah partainya menuju retret di Akademi Militer, Magelang. Keputusan ini menimbulkan beragam spekulasi politik, terutama terkait dengan arah PDIP dalam dinamika pemerintahan Prabowo Subianto.
Dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025, Megawati memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian bunyi surat tersebut.
Tak hanya itu, Megawati juga mewajibkan ratusan kepala daerah PDIP tetap dalam komunikasi aktif dengan DPP guna memantau perkembangan politik nasional. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” lanjut instruksi tersebut.
Langkah ini memantik berbagai reaksi, termasuk dari pengamat politik dan pakar hukum tata negara yang mencoba membaca arah kebijakan PDIP ke depan.
Ray Rangkuti: PDIP Menuju Oposisi Terbuka
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai kebijakan Megawati ini sebagai indikasi PDIP melangkah ke jalur oposisi yang lebih tegas. Menurutnya, jika dalam 100 hari pemerintahan Prabowo oposisi masih moderat, maka kebijakan ini adalah tanda keterlibatan PDIP dalam oposisi lebih keras.
“Jika dalam 100 (hari) kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP,” kata Ray saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.
Dia menambahkan, keputusan ini bukan hanya akibat penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK, tetapi juga respons atas sikap politik Prabowo Subianto yang semakin menjauh dari PDIP.
Hendri Satrio: Bisa Picu Kepala Daerah PDIP Membelot
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menyoroti dampak dari instruksi Megawati yang bisa membuat kepala daerah PDIP tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Prabowo. Bahkan, bisa saja beberapa di antara mereka berpindah partai.
“Kepala daerah itu mungkin merasa mereka ada di posisi sekarang karena dipilih rakyat, bukan partai. Apakah PDIP sudah menghitung kemungkinan bahwa mereka bisa keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka?” ujarnya.
Hendri juga memperingatkan PDIP agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. “Jangan sampai rakyat melihat ini sebagai bentuk perlawanan terhadap negara atau Presiden,” tuturnya.
Caroline Paskarina: PDIP Masih Ingin Diperhitungkan
Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Caroline Paskarina, memandang langkah Megawati ini sebagai cara PDIP untuk tetap relevan dalam percaturan politik nasional.
“Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline.
Dengan jumlah kepala daerah PDIP mencapai 177 orang, Caroline menilai langkah ini dapat menjadi investasi politik jika publik mulai kecewa dengan pemerintahan saat ini.
Khairul Fahmi: Tidak Akan Menimbulkan Disharmoni
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menilai instruksi Megawati tidak akan menimbulkan ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kepala daerah tetap memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Konstitusi menjamin bahwa gubernur, bupati, dan wali kota adalah kepala pemerintahan otonom,” ujarnya.
Fahmi juga menekankan bahwa instruksi ini lebih merupakan sikap politik PDIP ketimbang konflik pemerintahan.
Sejauh ini, baik pemerintah maupun PDIP belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait status acara retret tersebut. Jika memang bersifat wajib, pemerintah perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. (**)
