MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah merencanakan reshuffle besar-besaran di kabinetnya dalam waktu dekat. Langkah ini konon dipicu oleh kinerja sejumlah menteri yang dianggap kurang memadai dan adanya tekanan politik yang datang dari mitra koalisi.
Dalam laporan yang dikutip dari beberapa sumber internal yang tak berwenang berbicara mengungkapkan bahwa reshuffle ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan janji-janji kampanye Prabowo. Tak hanya itu, ada desakan kuat untuk memperbaiki kinerja pemerintahan yang dinilai makin melambat, terutama di sektor ekonomi.
Salah satu nama yang terdeteksi berada di radar pemecatan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Kinerja Airlangga yang dirasa tak maksimal di tengah pelemahan ekonomi dan penurunan indeks saham Indonesia menjadikan dirinya sebagai salah satu target reshuffle. “Tidak ada sinergi yang baik antara Airlangga dan menteri-menteri yang dia pimpin,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Meski posisi Airlangga tengah terancam, beberapa analisis menyebutkan bahwa alasan utama pencopotan ini lebih bersifat politik ketimbang evaluasi kinerja murni. Banyak yang menduga bahwa Partai Gerindra—yang dipimpin Prabowo—mungkin ingin menambah representasi mereka di kabinet. Bukan rahasia lagi, reshuffle sering kali menjadi alat untuk menyeimbangkan kekuatan politik di dalam pemerintahan.
Bukan hanya Airlangga yang terancam, sejumlah menteri lain juga disorot. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, dan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, disebut-sebut sebagai figur yang kemungkinan besar juga akan diganti. Pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai reshuffle kali ini bisa jadi kesempatan untuk mendatangkan lebih banyak teknokrat, bukan politisi, agar pemerintahan lebih fokus pada hasil yang nyata.
Namun, meskipun reshuffle ini terdengar seperti langkah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, faktor politik tetap menjadi elemen penting. Sejumlah pihak melihat tekanan dari internal Gerindra yang ingin menguatkan posisi mereka dalam kabinet. Bagi Airlangga Hartarto, jika ia akhirnya dicopot, bukan hanya soal kinerja, tetapi lebih kepada dinamika politik di baliknya.
Belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah terkait reshuffle yang sedang digodok ini. Baik Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, maupun Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, belum memberikan komentar terkait isu ini.
Yang jelas, jika reshuffle benar-benar terjadi, ini akan menjadi langkah besar pertama setelah Prabowo menjabat sebagai presiden, dan menjadi ujian penting bagi stabilitas serta arah kebijakan pemerintahan yang tengah berlangsung. (**)
