Upaya memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membentuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di berbagai daerah, dimulai dari Kabupaten Bogor.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, pihaknya akan membangun sekitar 20 KPPG di wilayah tersebut untuk mendukung pengelolaan program MBG secara lebih terstruktur.
“Koordinasi KPPG berada langsung di bawah BGN. Artinya, kepala KPPG berkoordinasi langsung dengan saya terkait program MBG. KPPG ini bisa disebut sebagai kepanjangan tangan BGN di daerah, dan pejabatnya harus ahli di bidangnya,” kata Dadan seusai meresmikan SPPG Cijujung, Rabu, 15 April 2026.
Dadan menjelaskan, KPPG akan bertugas merencanakan hingga mengevaluasi program MBG, termasuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Setiap kantor nantinya akan mengoordinasikan puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Satu KPPG akan mengoordinasikan sekitar 50 SPPG. Di Kabupaten Bogor, dapur MBG diproyeksikan mencapai sekitar seribu unit. Karena itu, kami akan membentuk sekitar 20 KPPG. Titiknya antara lain di Leuwiliang, Ciawi, dan wilayah lain di Kabupaten Bogor,” ujar Dadan.
Ia menegaskan, struktur KPPG akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut langsung oleh BGN, dengan fokus pada pengawasan dan pelaksanaan program gizi.
Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga menilai SPPG Cijujung sebagai contoh fasilitas yang telah memenuhi standar. Ia menekankan pentingnya menjaga higienitas dan kualitas layanan.
“Saya harap SPPG lain bisa meniru standar di sini, sehingga program MBG benar-benar berjalan sesuai harapan—makanannya higienis dan seluruh pegawainya bebas narkoba,” kata Dadan.
Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menyebut pihaknya telah mengelola sejumlah SPPG dan akan terus menambah jumlahnya.
“Kami akan menerapkan SOP yang sama seperti di SPPG Cijujung ini: menyajikan MBG berkualitas dan higienis, serta memastikan kesehatan seluruh staf tanpa terkecuali. Ini adalah program pemerintah yang diamanatkan langsung oleh Presiden,” ujar Sintha.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program MBG di daerah agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
