Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah kembali bertambah. Penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kasus ketiga yang terjadi dalam kurun awal tahun 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia menilai integritas aparatur pemerintahan harus benar-benar diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar menjadi slogan.
“Saya sudah berulang kali menekankan pesan soal integritas. Integritas itu tidak hanya di mulut, tapi juga diwujudkan dalam perbuatan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan,” tegas Ahmad Luthfi melalui keterangan tertulisnya di Semarang, Sabtu (14/3/2026) malam.
Kasus di Cilacap menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat perkara korupsi sepanjang awal 2026. Sebelumnya, KPK lebih dulu menangkap Sudewo pada 19 Januari 2026 terkait dugaan suap proyek jalur kereta api serta pengisian jabatan perangkat desa.
Penangkapan berikutnya terjadi pada 3 Maret 2026 terhadap Fadia Arafiq atas dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing.
Menurut Ahmad Luthfi, pemerintah provinsi sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pencegahan, termasuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) bagi kepala daerah dan anggota DPRD.
Namun, ia menilai kejadian yang terus berulang harus menjadi peringatan bagi seluruh aparatur pemerintah di daerah.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi para bupati, wali kota, dan ASN di Pemprov Jateng agar clean governance dan good governance benar-benar menjadi napas dalam bekerja,” imbuhnya.
Fenomena penangkapan beruntun ini juga mendapat sorotan dari kalangan aktivis antikorupsi. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai kasus tersebut mencerminkan persoalan serius pada tata kelola pemerintahan daerah.
Aktivis antikorupsi Ronny Maryanto menilai intensitas operasi yang dilakukan KPK menunjukkan adanya masalah sistemik pada level pimpinan daerah.
“Hattrick penangkapan ini menunjukkan pemerintahan di Jawa Tengah masih labil. Kami menduga banyak kepala daerah masih bermain dalam praktik jual-beli proyek dengan permintaan fee 10 hingga 15 persen, serta jual-beli jabatan,” ujar Ronny.
Ia juga mendesak pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang kerap menjadi celah praktik korupsi.
Meski kepemimpinan di Kabupaten Cilacap tengah terguncang, pemerintah provinsi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, terutama menjelang arus mudik Lebaran 2026.
“Kami menginstruksikan tidak ada kendala pelayanan pada masyarakat. Saya terus memantau jalannya pemerintahan di Cilacap agar tetap berjalan bersih dan bagus,” tutupnya.
