MELIHAT INDONESIA, YOGYAKARTA – Masyarakat Tradisi Jogja (Matra) gelar aksi teatrikal ‘Petruk Kecu Dadi Ratu’ di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta, Jumat (21/2/2025).
Aksi teatrikal ini selain sebagai ekspresi keresahan atas kondisi bangsa dan negara, juga menyuarakan tuntutan adili Joko Widodo (Jokowi).
Matra memulai aksinya dari pintu barat Pasar Beringharjo, Jogja.
Mereka membakar kemenyan terlebih dulu, kemudian berjalan kaki menuju Istana Kepresidenan Yogyakarta atau yang lebih dikenal sebagai Gedung Agung.
Di depan Gedung Agung, Matra menggelar aksi teatrikal yang menampilkan Petruk menari, di tengah sorak-sorai rakyat.
Perwakilan Matra, Rendra, menyatakan aksi teatrikal menari menggambarkan Petruk sedang berpidato di atas panggung megah kekuasaan atas dorongan rakyat jelata.
“Petruk berpidato tentang keadilan, berpose di tengah rakyat yang bersorak, ditandu rakyat layaknya sang Ratu Adil,” ucap Rendra, dalam keterangannya.
Kata Rendra, mulanya rakyat menyanjung dan menjunjung tinggi Petruk, hingga akhirnya kedoknya terbuka saat tirai istana di belakangnya perlahan tersibak.
Petruk yang disangka Ratu Adil ternyata adalah seorang Durjana (Buto Cakil), seorang kecu, dan perampok.
Di tangan Petruk, Istana Negara jadi sarang pat gulipat bersama cukong, tangan-tangan liciknya merogoh brankas negara, mencuri pundi-pundi rakyat, melipat aturan, mengendalikan kawan dan lawan dengan hukum.
“Kekuasaan digandakan menjadi dinasti. Tangan yang melambai itu ternyata bukan memberi tapi mengambil,” papar Rendra.
Sorak-sorai rakyat berubah menjadi bisik-bisik, lalu meluap menjadi kemarahan.
“Namun, saat topengnya jatuh dan wajah aslinya tersibak, tepuk tangan tetap bergema di sebagian penjuru, karena rakyat telah terbiasa menyanjung pencuri selama pencurian itu terlihat indah,” ucapnya.
Dipaparkan Rendra lebih lanjut, Petruk Kecu Dadi Ratu merupakan ekspresi kegelisahan, bahwa negara tercinta Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Di mana pemerintahan baru merupakan warisan pemerintahan lama, yang menanggung begitu banyak beban.
“Kita menanggung hutang Rp8.000 trilyun selama pemerintahan lama yang harus dibayar utangnya oleh pemerintah baru, sehingga dilakukan kebijakan efisiensi,” ucapnya.
Kebijakan efisiensi, sambung Rendra, membuat kehidupan rakyat terancam, karena pemangkasan anggaran melumpuhkan banyak sektor ekonomi.
“Padahal selama 10 tahun yang lalu banyaknya utang yang diambil Jokowi tidak signifikan untuk menyejahterakan rakyat. Proyek Strategis Nasional (PSN) telah dibelokkan menjadi bagian yang dibarter dengan proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN),” paparnya.
Selain menumpuk utang, Jokowi selama masa pemerintahannya telah banyak menyelewengkan kekuasaan dan mengutak-atik hukum untuk kepentingan keluarga.
“Untuk itu perlu Jokowi digugat dan diadili, apa yang terjadi hari ini dengan Indonesia adalah sebab karena dia,” katanya.
Di sisi lain, pemangkasan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis dari pemerintahan baru, membuat sektor ekonomi lumpuh, yang berpotensi terjadinya PHK massal.
“Kebijakan diambil tanpa pertimbangan matang, gas langka, pendidikan terancam semakin mahal, anak-anak dikasih makan gratis tapi kemiskinan semakin mengancam,” tegasnya. (*)
