MELIHAT INDONESIA, SEMARANG – Manajemen Hotel Harris Sentraland Semarang mengungkap dampak negatif atas kebijakan efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan dalih efisiensi anggaran, pemerintah mulai tahun 2025 mengurangi alokasi perjalanan dinas atau aktivitas-aktivitas lain yang melibatkan sektor perhotelan.
Alhasil, pada awal tahun ini, Harris Hotel merasakan penurunan pendapatan signifikan dari sektor penyewaan ruang rapat dan seminar.
“(Pemangkasan anggaran) sudah kami rasakan dampaknya,” General Manager Hotel Harris Sentraland Semarang, Alit Winawa, Senin (10/2/2025).
Hotel bintang 4 di tengah kota ini memiliki belasan ruangan rapat berkapasitas 50 orang dan satu ruang besar berkapasitas 800 orang.
Menurut Alit, dengan adanya kebijakan pemangkasan biaya perjalanan dinas itu, geliat bisnis perhotelan akan berkurang signifikan.
Ia mencontohkan, pendapatan di Hotel Harris Sentraland selama ini lebih dari 70 persennya berasal dari kegiatan pemerintah.
“Instansi menyumbang lebih 70 persen, karena hotel memang disokong oleh pemerintah. Kalau sekarang pemerintah telah mulai ‘mengencangkan ikat pinggang’, apa yang bisa mengganti bisnis itu,” imbuhnya.
Dia menyebut, tantangan pada tahun 2025 ini tak kalah berat dengan masa pandemi Covid-19.
Padahal, ia menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru. Alit berharap pemerintah memikirkan lagi kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan sektor ekonomi.
“Kiya sama-sama membangun negara. Karena penyumbang pajak juga banyak dari perhotelan, jadi harapan saya dari government bisa memikirkan kembali biar masuk ke seluruh lini,” ucapnya. (*)
