MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan pada Rabu sore, 5 Maret 2025. Simon terlihat keluar sekitar pukul 16.48 WIB dengan ekspresi serius, membawa map berlogo Pertamina, dan berjalan cepat meninggalkan halaman Istana.
Saat dicegat awak media, Simon mengaku hanya membahas hal umum dengan Prabowo, terutama kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2025. “Kita pastikan operasional lancar, penyediaan energi aman,” ujarnya singkat.
Namun, ketika disinggung soal dugaan pelanggaran tata kelola impor minyak mentah dan produk hilir periode 2018–2023, Simon memilih bungkam. Ia hanya memberi hormat dan bergegas pergi. “Maaf, saya ada Misa jam 5 di katedral. Ada Rabu Abu,” katanya, menghindari pertanyaan lebih lanjut.
Badai Hukum Mengancam Pertamina
PT Pertamina tengah berada di pusaran skandal setelah Kejaksaan Agung mengungkap indikasi penyimpangan dalam impor minyak mentah dan produk hilir selama lima tahun terakhir. Dugaan praktik curang ini menyeret sejumlah petinggi Pertamina dan pihak swasta yang kini berstatus tersangka.
Dalam konferensi pers di Kantor Pertamina pada 3 Maret 2025, Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permintaan maaf kepada publik. “Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi. Ini adalah kejadian yang memukul kita semua,” ucapnya.
Simon menegaskan bahwa Pertamina akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. “Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dan siap memberikan seluruh data serta keterangan yang diperlukan untuk menuntaskan kasus ini,” tambahnya.
Enam Petinggi Pertamina Terseret
Skandal ini semakin mencuat setelah Kejaksaan Agung mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam mekanisme impor minyak oleh anak perusahaan Pertamina. Enam orang dari jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan korupsi ini disebut merugikan negara dalam jumlah fantastis.
Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah dokumen dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemerintah pun didesak untuk segera mengambil tindakan tegas agar praktik lancung ini tidak kembali terulang.
Sementara itu, panggilan Prabowo terhadap Simon ke Istana menimbulkan spekulasi baru: apakah pemerintah akan turun tangan langsung dalam kasus ini? Ataukah hanya sekadar pertemuan biasa? Publik kini menunggu langkah nyata yang akan diambil pemerintah terhadap krisis yang mengguncang raksasa energi nasional ini. (**)
